Baca tanpa iklan
Selain menjabat sebagai bos Blue Bird, Bayu juga merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Adapun penunjukan Bayu sebagai Ketua Munaslub dibenarkan oleh Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman.
"Ketua pelaksananya Pak Bayu Priawan," ujarnya, masih dikutip dari Kontan.
Terkait sosok pengganti Arsjad Rasjid, Thomas enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
Namun, dia tidak membantah bahwa kemungkinan pengganti Arsjad Rasjid adalah anak dari Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie.
"Diikuti saja perkembangan besok (hari ini)," tuturnya.
Munaslub Langgar AD/ART
Di sisi lain, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan Munaslub yang direncanakan akan digelar hari ini telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Tak cuma itu, upaya Munaslub dengan agenda mengganti Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh Kadin.
“Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, Jumat.
Dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, Eka menegaskan bahwa masa jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin hingga tahun 2026 setelah terpilih secara aklamasi pada tahun 2021 lalu lewat Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021 silam.
“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” tegas Eka.
Baca juga: Kadin Babel Sebut Munaslub akan Digelar Besok, Klaim Sudah Sesuai Mekanisme Organisasi
Eka menuturkan Munaslub baru bisa terealisasi ketika minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari Anggota Luar Biasa melakukan usulan.
Nyatanya, kata Eka, Dewan Pengurus Kadin belum memperoleh usulan tersebut.
“Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum."