Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah desa dengan status mandiri mengalami peningkatan signifikan yaitu tercatat sebanyak 20 ribu desa. 

Menurutnya, capaian itu tak lepas dari program dana desa yang disalurkan oleh pemerintah. 

Hal ini disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024 di Gedung Juanda I Kemenkeu, Selasa (24/9/2024).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Diminta Sikapi Perintah Jokowi Antisipasi Kebocoran Data 6 Juta NIK & NPWP

"Sekarang lebih dari 20 ribu betul ya Pak Luki ya 20 ribu, berarti sudah satu per tiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri, itu dengan dana desa yang selama ini kita berikan for the last almost 10 years," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan transfer ke daerah disertai dengan akuntabilitas yang diukur bisa menghasilkan hasil yang baik. 

"Kita sih suatu saat berharap 75.000 villages 75 ribu desa di Indonesia semuanya akan menjadi mandiri dan menjadi baik that become the achievement untuk penurunan kemiskinan, stunting maupun quality dari lingkungan di mana mereka hidup menjadi lebih bersih, lebih tertata dan tentu sehat," paparnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa desentralisasi fiskal juga bisa menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi berjalan sehat. Meskipun, pemerintah daerah masih perlu local taxing power. 

"Tidak selalu identik bahwa kemudian daerah ini heavily taxing yang kemudian mendiscourage dari pelaku usaha. Oleh karena itu ini juga merupakan salah satu indikator dimana kita iklim investasi di daerah juga menjadi perhatian di dalam memberikan insentif terhadap local government," terangnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Keuangan Pemda Masih Minim, Bergantung Uang Ditransfer Pemerintah Pusat

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan anggaran dana desa sebesar Rp 54,42 triliun hingga 23 Agustus 2024. Angka ini setara 78,87 persen dari pagu dana desa tahun ini yang mencapai Rp 69 triliun.

Dana desa ini disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Baca juga: Komisi X DPR Menolak Usul Menkeu Ingin Tinjau Mandatory Spending 20 Persen Dana Pendidikan

"Dengan adanya Dana Desa, diharapkan dapat terjadi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Indonesia," ujar Kemenkeu dikutip dari laman instagram @ditjenperbendaharaan, Minggu (1/9/2024).

Pemerintah memerinci, untuk penyaluran earmark telah terealisasi Rp 26,31 triliun atau 81,73 persen dari pagu. Ini ditujukan untuk BLT Desa, ketahanan pangan dan hewani, dan penanganan stunting.

Sementara untuk penyaluran non eramark telah mencapai Rp 28,11 triliun atau setara 76,38 persen dari pagu. Ini terdiri dari desa mandiri sebesar Rp 5,34 triliun dan selain desa mandiri sebesar Rp 22,76 triliun.