Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja ekonomi di wilayah Papua disebut mengalami pertumbuhan yang sangat positif dalam 10 tahun ke belakang.

Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan, Inovasi dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar mengungkapkan, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi di Papua berada di kisaran 4 hingga 6 persen di setiap tahunnya.

Tak hanya itu, angka kemiskinan di Papua juga mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.

"Kalau bicara ekonomi kan kita harus pakai indikator. Di Papua betul masih miskin, tapi lihat angka kemiskinannya berkurang dari 2014 ke 2024, jauh," ucap Billy di Kantor Tribunnews, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Baca juga: Staf Khusus Jokowi: Keterjangkauan Internet di Papua Sudah 60 Persen, Akan Transisi ke Jaringan 5G

"Pertumbuhan ekonomi, itu 4 sampai 6 persen per tahun. Bayangkan dari tahun 2014 sampai sekarang," sambungnya.

Billy melanjutkan, tumbuhnya kinerja ekonomi di Bumi Cendrawasih tak terlepas dari berbagai infrastruktur yang telah terbangun.

Pertama, infrastruktur berupa jalan dan jembatan telah memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas dan efisiensi biaya logistik.

Salah satu contoh infrastruktur yang telah terbangun seperti jembatan Holtekamp yang berlokasi di Teluk Jayapura.

Adanya jembatan ini mampu memangkas waktu perjalanan dari Hamadi ke Holtekamp.

"Kondisi Papua yang telah terbangun infrastrukturnya, itu di Jayapura peresmian jembatan Holtekamp yang menghubungkan titik yang tadinya kita harus berjalan berputar jauh. kita memotong jarak yang luar biasa, yang berjam-jam menjadi kurang dari 1 jam," beber Billy.

Kedua, salah satu program yang cukup berdampak adalah Tol Laut. Yaitu konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo, program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara.

Ketiga, BBM Satu Harga yang titiknya diperbanyak di Papua.

Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif pemerintah bertujuan mewujudkan keadilan sosial dengan menyediakan bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang sama di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah kepulauan, yang sebelumnya seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan BBM dengan harga yang terjangkau.

Diketahui, harga solar subsidi di Papua senilai Rp6.800 per liter. Sebelum adanya program BBM Satu Harga, harganya bisa mencapai Rp50.000 per liter.

"Dengan menurunkan angka yang Rp50.000 per liter, jadi Rp6.000 itu membantu masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas seperti UMKM mau jualan gorengan, yang petani angkut hasil kebun tidak usah membayar biaya mahal," ucap Billy.

Ia melanjutkan, indikator ekonomi Papua yang positif juga tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, bukan berarti permasalahan di Papua sepenuhnya selesai. Melainkan, hal ini merupakan separuh jalan untuk menjadikan wilayah Papua lebih berdaya.

"Pendapatan asli daerah Papua naik dari Rp2,7 triliun jadi Rp4,3 triliun dan angka kemiskinan turun," papar Billy.

"Namun memang tidak semua masalah selesai. Namanya pembangunan orang harus paham, pembangunan ini sebuah perjalanan. Yang penting kita lihat arahnya benar," pungkasnya.