Selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Martha Jesica, Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi, IESR,  menegaskan pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah, misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

“Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka,” imbuh Martha.

Ali Mundakir, anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, mengungkapkan fokus pembangunan ekonomi indonesia saat ini lebih kepada sektor pertambangan dan pariwisata yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing hanya 8 persen dan 5,8 persen.

Sementara, pemasukan terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan sektor pertanian yang menyumbang sekitar total 30 persen pada PDB.

Ali memaparkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperbaiki kondisi industri nasional, termasuk dengan membangun mesin ekonomi baru di bidang digital, semikonduktor dan ekonomi hijau.

Ali menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi di Indonesia. Optimasi energi terbarukan dapat secara signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

Saat ini, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil, namun hal tersebut memberikan peluang besar untuk dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut. 

“Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki iklim investasi di sektor ini, sehingga semakin menarik bagi para pemangku kepentingan untuk berinvestasi. Kemudian, pengembangan smart grid juga menjadi target penting dalam lima tahun ke depan, guna mengoptimalkan produksi energi surya dan angin."

"Selain itu, meningkatkan pasokan listrik dari energi terbarukan memerlukan terobosan yang lebih bersih dan bebas emisi karbon dioksida, serta bisa dikembangkan dalam skala besar dengan biaya yang terjangkau,” ujar Ali. 

Strategi yang jelas dan terarah untuk mendorong transisi energi yang adil akan dibahas secara komprehensif pada Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024, yang akan diselenggarakan pada 4-6 November 2024.