Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa rencana pembentukan family office di Indonesia terhambat akibat masalah di salah satu kementerian.

Luhut menjelaskan bahwa usul untuk mendirikan family office telah disampaikan kepada Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto dan disetujui.

Namun, rencana ini terhenti di satu kementerian yang Luhut sendiri juga bingung mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Akibatnya, Indonesia ketinggalan dari Malaysia yang sudah lebih dulu mengumumkan langkah serupa.

Baca juga: Malaysia Menyalip di Tikungan, Kenakan Tarif Pajak Nol Persen untuk Family Office di Forest City

"Saya mengusulkan membuat family office. Saya lapor pada presiden terpilih, beliau setuju, kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian enggak mengerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan. Kita kehilangan momentum," kata Luhut dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum, dikutip dari Youtube Harian Kompas pada Sabtu (12/10/2024).

Padahal, Luhut mencatat bahwa terdapat sekitar 28 ribu individu kaya di dunia yang siap berinvestasi, dan ia telah bertemu dengan beberapa dari mereka di Bali.

Mereka disebut sangat berharap kehadiran family office di Indonesia.

"Ada 28 ribu orang yang punya uang, saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali, di mana orang kaya-kaya dunia itu bilang, 'Kita senang sekali di sini. Kalian bikinlah ini (family office),'," ujar Luhut.

Luhut pun menyebut pihaknya sudah studi ke Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi untuk family office ini, tetapi akhirnya malah mandek.

Ia pun mengaitkan situasi ini dengan potensi Indonesia terjebak dalam middle income trap.

"Ingat, jangan lupa bonus demografi kita hanya sampai 2035. Kalau kita lewat itu, kita tidak bisa (naik ke) high income country, kita akan (terjebak) dalam middle income trap," ucap Luhut.

"Are we going to do that? Tergantung kita semua. Apa kita mau bangsa seperti itu? Sekarang kita 5.800 dolar AS (pendapatan per kapita). Kita mau nanti 2045 mungkin 23.000 sampai 30.000 dolar AS income per capita. Kita mau GDP kita di situ pada waktu itu mungkin 3-4 triliun, 5 triliun dolar AS," lanjutnya.

Untuk mengatasi kendala pembentukan family office, Luhut merekomendasikan audit di kementerian yang menghambat proses tersebut.

Berdasarkan pengalamannya selama empat tahun terakhir, dia percaya bahwa audit dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada.

"Misalnya ada satu kementerian data kelapa sawit berapa juta hektare tidak punya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus?" tutur Luhut.

"Kemarin baru diumumkan ada 3,1 juta hektare (lahan) tidak register. Beliau (Prabowo) bilang, 'Pak kita tangkap saja'. Tenang Mr. Presiden, saya bilang, biar Bapak dilantik nanti terserah. Kita siapkan data yang benar. Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang. Malah mungkin perlu direm-rem sedikit," pungkasnya.

Sempat Ditargetkan Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Sebelumnya, pemerintah sempat menggodok regulasi baru tentang bisnis family office di Indonesia yang ditargetkan selesai sebelum Jokowi lengser di Oktober 2024.

"Harus selesai sebelum Oktober ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai acara Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Family office merupakan perusahan swasta yang memiliki tugas menangani kekayaan satu keluarga atau individu yang sangat kaya.

Bila para perusahaan swasta itu dihadirkan di Indonesia dan akan berinvestasi, pemerintah meyakini dapat menarik kekayaan dari negara tersebut untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Kala itu, proses penggodokan family office masih berjalan dan tengah dibahas Beberapa hal yang di antaranya mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi agar family office tersebut bisa mendapatkan insentif pajak.

Luhut memang mengatakan pemerintah berencana memberikan family office ini insentif pajak.

"Sebenarnya mengenai pajak yang diberikan, insentif pajak yang diberikan, itu juga dia ada kewajiban untuk investasi dari uang yang dia taruh di dalam kita," ujar Luhut.

"Tadi masih kita bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan office-nya disini," lanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mencontoh negara-negara lain yang sudah menerapkan family office ini.

Pemerintah Indonesia akan belajar dari negara-negara yang telah sukses atau gagal dalam menjalankan family office ini.

"Dari sisi desain, rancangan, dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," katanya.

Sementara itu, soal insentif pajak yang akan dikucurkan, ia mengatakan Indonesia sudah memiliki beberapa contoh yang saat ini sudah dijalankan.

Sebut saja seperti tax holiday, tax allowance, maupun yang sekarang ini sudah diberikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini juga cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan mengenai family office itu sendiri," ujar Sri Mulyani.

Cara Kerja

Luhut pernah menjelaskan cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia.

Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10 juta-30 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10 juta-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.