TRIBUNNEWS.COM - pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto didorong agar serius memfasilitasi para pelaku bisnis mikro kecil dan menengah (UMKM) agar bisa menembus pasar ekspor.
Permintaan tersebut disampaikan sejumlah para pebisnis UMKM pada acara diskusi yang menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif Cah Angon Foundation, Dhika Yudistira; Founder UKM Eksporter Indonesia, Dewi Ekha Harlasyanti; Co-founder UKM Eksporter Indonesia, Tuhu Eko Setyanto; founder Ekspor. id, Chairul Amin; dan Founder BD Ekspor, Nicholas Dennis.
Didiskusi ini mereka membahas berbagai permasalah dan kendala serta harapan pebisnis UMKM kepada pemerintahan Prabowo.
Direktur Eksekutif Cah Angon, Dhika Yudistira sangat optimistis pemerintahanPrabowo-Gibran akan serius membenahi kendala yang dihadapi para eksportir UMKM, terutama terkait lemahnya kordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan BUMN.
Baca juga: Profil Maman Abdurrahman, Eks Presiden BEM Trisakti Jadi Menteri UMKM Prabowo, Hartanya Rp15 Miliar
"Karena kita ketahui bersama banyak kementerian dan lembaga yang mengurusi UMKM dan mendorong ekspor tetapi masih terlihat ada ego sektoral di masing-masing lembaga."
"Padahal, seharus mereka dapat membangun kolaborasi, bekerjasama dengan baik sehingga menciptkan ekosistem bersama untuk UMKM agar menjadi raja di dalam negeri dan punya pasar kuat di luar negeri," bebernya.
Dia melihat, masing-masing kementrian/lembaga saat ini cenderung membuat ekosistem masing-masing untuk mendorong geliat UMKM dan mereka berjalan sendiri-sendiri.
"Karena kita ketahui bersama, permasalahan UMKM terutama yang eksportir, banyak sekali dan berbeda-beda. Ini dapat diselsaikan dengan membentuk ekosistem UMKM dan ekspor yang kuat dengan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, swasta dan pelaku usaha," bebernya.
Founder BD Ekspor Nicholas Dennis mengatakan, ekspor UMKM Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam bahkan Singapura.
"Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bisa memaksimalkan potensi tersebut untuk mendorong kolaborasi dan edukasi yang baik terhadap pelaku usaha. Selain itu birokrasi di pemerintah juga perlu mempermudah akses untuk pelaku usaha," kata Nicholas Dennis.
Founder Ekspor. id, Chairul Amin menekankan pentingnya meningkatkan literasi atau pengetahuan berbisnis oleh para pelaku usaha itu sendiri agar kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha akan maksimal.
Selain itu juga perlu didorong pula hadirnya layanan logistik yang murah sehingga dapat menekan biaya pengiriman produk UMKM.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan dan kemudahan perizinan oleh pemerintah, begitu juga terkait dengan biaya sertifikasi yang mudah dan murah agar pelaku UMKM mampu mengekspor produknya.
Dewi Ekha Harlas dan Tuhu Eko Setyanto mengatakan pentingnya database bersama untuk UMKM agar mudah mengklusterisasikan permasalahan dan produk.
Keduanya juga meminta agar pemerintah meringankan pajak bagi pelaku UMKM.