Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) berencana bakal berkantor pusat di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, seusai melakukan kunjungan kerja area pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Diketahui, Kemenko Pangan merupakan Kementerian Koordinator yang baru dibentuk di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sehingga, Kemenko Pangan saat ini belum memiliki kantor pusat.

Baca juga: Baru Dilantik, Beberapa Menteri Prabowo Belum Punya Kantor, Ada yang Terpaksa Numpang

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan, Kemenko Pangan bakal resmi berkantor di Graha Mandiri sekitar 2 bulan mendatang.

"Di Graha Mandiri, (pindah kantornya) dua bulan lagi," ungkap Menko Zulhas kepada awak media, Kamis (31/10/2024).

Terkait anggaran yang disiapkan untuk kantor pusat Kemenko Pangan, Zulhas enggan membeberkan.

Hal ini lantaran proses perhitungan anggaran masih berlangsung. "(Soal anggaran) belum, lagi diurus," ucapnya singkat.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (disingkat Kemenko Pangan) adalah kementerian yang dibentuk dalam Pemerintah Indonesia periode 2024-2029.

Aapun, Kemenko tersebut membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang pangan.

Seperti diberitakan, Zulhas yang menjadi nakhoda di Kemenko Pangan, bakal mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo.

Diketahui, dana yang digelontorkan untuk program tersebut berkisar Rp71 triliun.

Jika dilihat lebih detail, Rp63,35 triliun untuk memenuhi gizi nasional dan Rp7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

Kemudian, pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2025 mencapai Rp139,4 triliun.

Dana sebesar itu bakal tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga tentunya Kementerian Pertanian.