Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta pemerintah melakukan pendataan akurat terhadap masyarakat calon penerima bantuan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Edi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Edi mengatakan, rumah adalah kebutuhan mendasar yang menyentuh langsung masyarakat. Pihaknya mendukung program tiga juta rumah yang telah menjadi bagian dari agenda Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita sangat mendukung program terkait dengan stimulan perumahan ini, sebagaimana di tahun lalu ada program dengan 1 juta rumah yang di canangkan, namun dalam tatanan penyerapannya tidak gampang," kata Edi.

Namun, Edi menekankan pentingnya pendataan yang lebih teliti agar program ini dapat tepat sasaran karena persoalan data selalu menjadi satu persoalan yang harus melibatkan semua sektor ditingkat bawah.

“Ada problem memang kaitan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), kita selalu ada masalah soal data. Jambi misalnya rumah tidak layak huni, DTKS-nya di angka 13.264," ucapnya.

Namun pihaknya bersama kepala desa (kades) menemukan bahwa terdapat hampir 40 ribu rumah tidak layak huni

Baca juga: Maruarar Usul ke DPR, Lahan Sitaan Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah 

Dia mengusulkan agar kepala desa, Forkompimdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilibatkan dalam pendataan untuk memastikan data lebih akurat dan mendukung implementasi program.

"Saran saya dalam pencarian data, harapan kami kades dilibatkan, tetapi ada Forkompimdes yang di libatkan, Babinsa, Babinkantibmas, BPD dilibatkan,” tegas Edi.