Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun di tahun 2025 untuk ketahanan pangan.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai hal, utamanya agar target swasembada pangan pada 2028 dapat tercapai.

Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 42,10 triliun ke berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

Baca juga: Menko Zulhas Ajak Masyarakat Jadi Petani Kopi, 3 Tahun Bisa Pergi Umrah

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan sekitar Rp 22 triliun. Program yang akan dijalankan dari anggaran ini salah satunya cetak sawah yang membutuhkan dana Rp 15 triliun.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 6 triliun lebih. Untuk irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum ada hampir 13 triliun," kata Zulhas dalam acara "Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan" di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Berikutnya, untuk non K/L, dialokasikan anggaran sebesar Rp 61,08 triliun. Sebesar Rp 44 triliun akan dipakai untuk pupuk subsidi.

Zulhas menekankan, dengan anggaran pupuk yang besar, tantangan utamanya terletak pada distribusi dan pelaksanaan yang tepat di lapangan.

"Kalau macet di sini, sulit di situ, produksi tidak akan (meningkat, red). Nanti impor lagi saya dimarahin. 'Ini menteri tukang impor.' Ya gimana kalau kurang?" ujar Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian mengatakan bahwa anggaran untuk ketahanan pangan juga akan dialokasikan untuk daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) kurang lebih sebesar Rp 36 triliun.

TKD tersebut beberapa akan digunakan untuk DAK Fisik kurang lebih sekitar Rp 19 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp 516 miliar, dan Dana Desa Rp 16,2 triliun.

Baca juga: Menko Pangan Zulhas Sambangi Gudang Bulog, Klaim Stok Beras 2 Juta Ton Hingga Akhir 2024

"Ini dari APBN 2025. Jadi dana desa yang Rp 70 triliun itu ada Rp 16 triliun yang disiapkan untuk ketahanan pangan," ucap Zulhas.

Zulhas pun mengusulkan kepala desa di seluruh Indonesia diberikan modul dan panduan dalam mengelola potensi pangan di desa masing-masing.

Misalnya, modul tentang cara bertani cabai, menanam padi, atau mengembangkan budidaya ikan dan ternak ayam.

"Saya kira kepala desa sudah mengerti, tetapi lebih bagus dikasih modul. Bikin modul kalau ikan begini caranya, kalau mau ternak ayam ini caranya, kalau mau tanam cabai ini modulnya," tutur Zulhas.

"Kalau mau tanam padi sekarang bisa juga enggak pakai sawah, ada teknologi baru, kasih modul. Yang mau tanam cabai, ini kasih modulnya. Sehingga kepala desa punya pilihan," lanjutnya.

Secara keseluruhan, jika merujuk pada bahan paparan Zulhas, ada tujuh arah kebijakan mengenai bagaimana anggaran ini akan digunakan untuk ketahanan pangan.

Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kedua, peningkatan ketersediaan dan akses sarpas pertanian (pupuk, benih, dan pestisida). Ketiga, penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.

Keempat, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Kelima, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.

Keenam, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani. Ketujuh, penguatan program perikanan budidaya.