Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menargetkan bisa menghentikan impor garam untuk kebutuhan industri di 2027. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, target tersebut sangat realistis.

Untu mengejar target tersebut Pemerintah akan membangun fasilitas produksi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa titik disiapkan seperti di Pulau Sabu atau Kabupaten Malaka.

NTT dipilih karena memiliki kondisi geografis yang serupa dengan fasilitas produksi garam yang berada di dekat Kota Darwin di Australia.

Pemerintah memang ingin mencontoh apa yang dilakukan Australia dalam memproduksi garam. Sebagaimana diketahui, Negeri Kangguru merupakan pemasok utama garam RI.

Sama seperti di Australia, NTT dipilih pemerintah karena memiliki waktu panas yang lama, yaitu sekitar delapan bulan.

Pemerintah juga akan mencontoh teknologi yang sudah diterapkan Australia dalam memproduksi garam.

Dengan mencontoh teknologi yang diterapkan, pemerintah berharap Indonesia bisa memproduksi garam industri seperti Australia yang jumlahnya mencapai 10 juta ton dalam setahun.

"Kita akan bangun di wilayah NTT. Kalau di Australia itu kan produksinya 10 juta ton setahun, itu satu garis sebetulnya di NTT, Darwin cuacanya sama dengan di Indonesia," kata Trenggono ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

"Jadi, tidak ada masalah, tinggal kita adopsi teknologi saja, dari situ kita bisa lakukan produksi di situ (di NTT). Lahannya juga sangat tersedia," jelasnya.

Baca juga: Soal Penghentian Impor Garam, Indofood Yakin Pemerintahan Prabowo Punya Peta Jalan Terbaik

Pemerintah saat ini sedang menyusun rencana bisnis untuk pembangunan fasilitas garam di NTT ini.

Perencanaan meliputi kebutuhan biaya dan BUMN yang akan melaksanakannya. Rencananya, PT Garam akan ditunjuk sebagai pelaksana.