Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah.
Ketika bertemu delegasi World Bank, ia menyatakan bahwa tidak cukup bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja untuk merealisasikan program tersebut.
"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN November 2024 Defisit Rp401,8 Triliun
Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.
Jika hanya teknis saja, Ara menilai pihaknya akan gagal karena bedasarkan anggaran, mereka hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah.
Sementara itu, target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada pihaknya adalah membangun sebanyak tiga juta rumah, di mana satu juta di perkotaan dan dua juta di pedesaan.
"Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," ujar Ara.
Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyatakan bahwa penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program ini.
Pemangku kepentingan itu mulai dari sektor publik, privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.
Baca juga: Agar Beban APBN untuk KPR FLPP Berkurang, Maruarar Usul Proporsi dengan Perbankan Dibagi Rata
"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.
Carolyn menjelaskan bahwa bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau pemodalan.
Namun, juga bisa dalam bentuk kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu-isu data seperti pengumpulan dan pengkajian.
Kerja sama analitis juga bisa berupa perumusan berbagai pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.
"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini," ujar Carolyn.
Selain itu juga dalam bentuk analitis penyusunan sistemnya.
Seba, kata Carolyn, ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.