Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi gambaran singkat tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Meskipun tak semua data bisa diungkapkan karena belum tiba waktu konferensi pers yang diadakan Kemenkeu, Sri Mulyani membagikan informasi ini karena diminta Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan bahwa APBN 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut Prabowo Perketat Aturan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri untuk Efisiensi APBN

Penerimaan negara di semester pertama tahun 2024 disebut sempat mengalami tekanan dan kontraksi yang signifikan.

Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

"Kita merasakan semester 1 adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam. Penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam," kata Sri Mulyani.

Namun, di semester kedua, situasi mulai membaik dengan pertumbuhan yang ada. Meskipun tidak tinggi, penerimaan negara tetap menunjukkan angka yang dinilai cukup baik.

Meskipun tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada awal 2024, angka penerimaan tersebut masih dianggap cukup baik mengingat kondisi yang penuh tantangan.

"Di semester 2 sudah mulai pulih dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu, meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga melakukan berbagai belanja tambahan yang tidak direncanakan sebelumnya.

Contohnya seperti untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilu, Pilkada, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang diakselerasi b

Belanja yang selain direncanakan juga untuk bantuan sosial untuk menghadapi dampak dari fenomena El Nino dan untuk ketahanan pangan seperti penyediaan pupuk subsidi dan pompa air.

“Belanja tumbuh tinggi. Di kementerian lembaga bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen," ucap Sri Mulyani.

Meski belanja negara mengalami lonjakan, Sri Mulyani memastikan bahwa defisit APBN 2024 dapat dijaga dengan baik dan mendekati angka yang tercantum dalam undang-undang APBN awal.

Defisitnya jauh lebih kecil dari yang diprediksikan sebelumnya, yang semula diperkirakan akan mencapai 2,7 persen.

Baca juga: Ajukan APBN-P 2025 untuk Penundaan PPN 12 Persen Bisa Jadi Solusi Presiden Prabowo

Pencapaian ini, menurutnya, menunjukkan bahwa APBN 2024 ditutup dengan kondisi yang relatif sehat dan aman.

Hal ini menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025 yang akan datang.

"Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025," pungkas Sri Mulyani.

Prediksi Sri Mulyani Kala Itu

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah memprediksi APBN pada akhir 2024 akan ditutup defisit sebesar 2,70 persen atau Rp 609,7 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani bilang, defisit ini lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2024 yaitu sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 69,7 triliun ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (8/7/2024).

Bendahara negara itu menyampaikan, defisit APBN 2024 yang lebih tinggi dari target ini didorong oleh postur belanja negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Realisasi belanja negara tahun 2024 kala itu diprediksi akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari tahun lalu.

Sedangkan belanja pemerintah pusat dalam mencapai Rp 2.558,2 triliun atau 3,7 persen di atas pagu atau 103,7 persen dan tumbuh 14,2 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja KL diperkirakan akan tumbuh 4 persen mencapai Rp 1.198,8 atau naik Rp 108 triliun dari pagu tahun 2023.

"Ada kenaikan sangat signifikan dari belanja KL, pagu anggaran adalah Rp 1.090,8 triliun realisasinya diperkirakan mencapai Rp 1.198 triliun. Ini karena belanja KL akan mengalami kenaikan terutama realisasi dari pinjaman luar negeri, hibah Pilkada dan juga realisasi pinjaman dalam negeri," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp 2802,5 triliun atau tumbuh tipis 0,7 persen.

Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak akan tercapai Rp 1.921,9 triliun atau sedikit di bawah target yaitu 96,6 persen.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 296,5 triliun atau 92,4 persen dari target tumbuh 3,5 persen.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan tercapai Rp 549,1 triliun atau di atas target 111,6 persen dari target APBN.

"Atau dalam hal ini tetap tumbuh negatif 10,4 persen karena tahun lalu memang PNBP sangat-sangat sangat tinggi," tegasnya.

Terakhir, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerimaan hibah akan mengalami lonjakan disebabkan penyelenggaraan Pilkada. Nantinya, akan ada penerimaan hibah Rp 34,9 triliun.

"Yaitu untuk penyelenggaraan Pilkada dalam hal KPU akan mendapatkan hibah dari daerah. Sehingga memang tercatatnya seperti penerimaan hibah yang cukup signifikan," papar dia.