TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid meminta masyarakat tak khawatir soal penunjukan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai salah satu dewan penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Hal ini terkait rekam jejak Thaksin Shinawatra yang tengah menjadi sorotan masyarakat karena dianggap penuh kontoversi.

Penunjukan Thaksin sebagai penasihat BPI Danantara menuai pro dan kontra di masyarakat karena rekam jejaknya di masa lalu.

"Saya kira (masyarakat) tidak (perlu khawatir) karena dia sekarang sudah kembali ke negaranya dan sudah diampuni," kata Nurdin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Nurdin menyatakan dirinya telah mengikuti perjalanan politik Thaksin sejak lama dan mengagumi kiprahnya. 

Menurutnya, sistem politik Thailand yang berbeda dengan Indonesia, terutama dengan adanya dominasi militer dan sistem kerajaan, menjadi faktor utama di balik dinamika politik yang dialami Thaksin.

"Tetapi kita lihat ya, keluarga Thaksin itu dikudeta kemudian dia diasingkan. Tetapi kemudian partainya menang terus," ujar Nurdin.

Nurdin menjelaskan, Thaksin bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pebisnis murni yang memiliki pengalaman luas di dunia usaha.

"Jadi kita jangan melihat kontroversial dari sisi itu. Tetapi kita lihat dia punya perjalanan karir politik. Itu disenangin oleh rakyat Thailand," ungkapnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Pengurus Danantara, Ray Dalio hingga Thaksin Shinawatra Jadi Dewan Penasihat

Thaksin Shinawatra menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada 2001-2006 sebelum dikudeta oleh militer pada September 2006. 

Dia juga sempat menghadapi tiga kasus hukum terkait perusahaannya, Shin Corp, yang berujung pada hukuman penjara.