TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menyentuh kisaran Rp17.500 per dolar AS mendapat sorotan serius dari Partai Golkar.

Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah moneter dan fiskal secara bersamaan agar gejolak kurs tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai pelemahan rupiah harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari dalam negeri.

“Kita harus menyikapi perkembangan ekonomi ini dengan tenang, seksama, dan bijak, baik dari sisi moneter maupun fiskal,” kata Abdul Rahman kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pelemahan rupiah sebesar 5,63 persen secara tahunan perlu direspons dengan kebijakan yang terukur dan terkoordinasi antarotoritas ekonomi.

Abdul Rahman meminta Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen kebijakan moneter guna menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar.

“Bagi otoritas moneter, ini penting menjadi target kebijakan, yakni bagaimana melakukan upaya untuk memperkuat kembali rupiah, apakah melalui penjualan dolar atau membeli rupiah sehingga nilai tukar bisa terkoreksi,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu mengingatkan pemerintah agar segera menghitung dampak pelemahan rupiah terhadap asumsi makro APBN 2026.

Ia menyoroti asumsi nilai tukar APBN 2026 yang berada di level Rp16.500 per dolar AS, sementara kurs saat ini sudah jauh melampaui angka tersebut.

“Pemerintah harus menghitung secara cermat pengaruh pelemahan rupiah terhadap penerimaan negara dan keseimbangan APBN. Karena itu pemerintah perlu memiliki berbagai skenario, baik skenario utama maupun contingency plan,” tegasnya.

Meski demikian, Abdul Rahman melihat pelemahan rupiah juga membuka peluang bagi sektor ekspor nasional. Ia menyinggung surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 yang mencapai US$3,32 miliar atau naik dibanding bulan sebelumnya sebesar US$1,27 miliar.

Karena itu, ia mengapresiasi keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menunda penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) iuran produksi sektor minerba.

“Atas dasar itu, saya menyambut baik kebijakan penundaan penyesuaian tarif PNBP yang diberlakukan oleh Menteri ESDM karena memberikan kemudahan bagi pelaku industri minerba untuk meningkatkan produksi dan ekspor,” katanya.

Menurut Abdul Rahman, langkah tersebut bisa membantu menjaga iklim investasi sekaligus memperkuat daya saing ekspor Indonesia di tengah tekanan global.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian impor sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.