TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai undang-undang (UU) terbaru soal BUMN memberi isyarat tidak baik bagi perusahaan plat merah.

Diketahui, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut disebutkan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga baru pengganti Kementerian BUMN.

Baca juga: Ini Perbedaan BP BUMN dan Kementerian BUMN

Menurut Herry, hal tersebut justru menjadi celah BP BUMN bisa mengintervensi perusahaan plat merah.

"Ini adalah cek kosong agar BP BUMN bisa intervensi ke BUMN. Padahal, saat ini sudah ada BPI Danantara yang telah memiliki holding untuk BUMN," katanya kepada Tribunnews, Kamis (2/10/2025).

Kemudian, di UU ini juga menyatakan adanya larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Ini sesuai putusan MK Nomor 120/PU-XXIII/2025.

Larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri disebut tidak menyelesaikan masalah.

Sebab, eselon 1 dan ke bawah masih diperbolehkan menjadi komisaris BUMN.

UU baru ini disebut tetap melegalkan para pejabat negara yang berstatus regulator untuk merangkap jabatan sebagai operator di BUMN.

"Tindakan ini merupakan konflik kepentingan, etika yang sangat dihindari dalam tata kelola perusahaan," ujar Herry.

Kemudian, ia juga menyoroti BUMN yang bisa kembali dipersiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, BUMN kembali menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

"Walaupun pada UU 1/2025 sudah ditegaskan bahwa BUMN adalah badan privat, yang artinya berstatus seperti persoroan swasta," ucap Herry.

Lalu, ia menyebut kehadiran BP BUMN akan menambah beban birokrasi baru bagi BUMN.

Bahkan, kata Herry, BP BUMN lebih mirip sebagai Kementerian BUMN plus plus yang berarti memiliki kekuasaan lebih.