TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mengalami berbagai gejolak pertumbuhan ekonomi, meski pada kuartal kedua tahun ini masih menyentuh angka 5,12 persen.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Vice President Director PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto, menilai dunia usaha Indonesia siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah.

Namun, ia menekankan masih adanya sejumlah tantangan struktural yang harus segera dibenahi agar Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Baca juga: Presiden Prabowo dan Jajarannya Diminta Ubah Mesin Pertumbuhan Ekonomi dari Komoditas ke Manufaktur

"Kami melihat dunia usaha ini more than ready, apalagi dengan pemerintah berulang kali menyatakan kepada kami bahwa dunia usaha mesti siap kalau free trade agreement seperti IEU-CEPA itu bisa dimanfaatkan secara penuh dan kami siap," tutur Anne dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian, di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). 

Meski demikian, menurutnya kesiapan dunia usaha harus ditopang oleh seluruh komponen bangsa melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi.

"Readiness kita memerlukan ingredients lain, perlu seluruh komponen bangsa juga sama-sama ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi," ucapnya.

Anne menyoroti biaya pendanaan (funding cost) sebagai salah satu hambatan utama yang membuat dunia usaha Indonesia kurang kompetitif dibanding negara-negara ASEAN.

"Kami amati mengenai biaya suku bunga pinjaman, bukan hanya likuiditas tapi adalah funding cost kita, karena funding cost Indonesia itu melampaui rata-rata ASEAN-5 sebesar 4-6 persen," jelasnya.

Baca juga: Purbaya Ingatkan Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata Bakal Munculkan Demo Masyarakat

Menurutnya, untuk meningkatkan daya saing, pelaku usaha perlu melakukan upgrading baik terhadap tenaga kerja maupun modal.

"Kita juga harus upgrade diri. Upscaling tenaga kerja dan juga upscaling modalnya, karena funding cost is always the key for us to compete," ucap Anne.

Selain itu, ia menyoroti biaya logistik dan harga listrik yang relatif tinggi dibanding negara tetangga dan kawasan Asia Timur.

"Kita harus membandingkan diri dengan ASEAN lain maupun Tiongkok, bagaimana kita bisa lebih efisien. Harga listrik di Indonesia seharusnya bisa lebih murah, tapi saat ini justru lebih tinggi dibanding negara lain," ungkap Anne.

Baca juga: Ekspor Ekraf Capai Rp 400 Triliun, Siap Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selanjutnya, Anne menilai deregulasi dan reformasi perizinan menjadi langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

"Saya selalu bilang kalau diundang oleh Bapak Ibu di Kementerian, kata-kata pertama saya: mohon di kita ini tidak ada dusta di antara kita. Karena kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama percaya Pancasila," ujar Anne.

Ia menyatakan, bahwa kebijakan ekonomi apa pun, termasuk dukungan likuiditas atau penurunan suku bunga, tidak akan efektif jika masih ada praktik yang tidak transparan di berbagai lini.

"Percuma ada stimulus ekonomi kalau seluruh lini bangsa kita masih ada dusta. Kita harus mulai dari diri sendiri sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila," tambahnya.