TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) terus memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM maupun pekerja informal.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia, Djauhari Sitorus menyampaikan, keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. 

"Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” ujarnya dikutip Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

Baca juga: Gandeng Perbankan, Menteri Maman Siap Bahas Relaksasi KUR untuk UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

“Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutur Djauhari.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan. 

Dalam hal ini, OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA. 

“Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto di tempat yang sama.

OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) menyampaikan, pembelajaran dan dampak positif dari Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT), yang telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, serta modernisasi layanan lembaga keuangan daerah. 

Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan total nilai Rp167 miliar, melalui dukungan ILO yang mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). 

Sementara, sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai 20 miliar rupiah, didukung oleh inisiatif ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR.

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, menyampaikan, kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. 

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya," ucapnya.