Ringkasan Berita:

• Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi sebesar 423,9 miliar dolar AS dibandingkan posisi September 2025 senilai 425,6 miliar dolar AS.
• ULN Indonesia secara tahunan naik tipis sebesar 0,3 persen yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi sebesar 423,9 miliar dolar AS dibandingkan posisi September 2025 senilai 425,6 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, ULN Indonesia secara tahunan naik tipis sebesar 0,3 persen yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar Ramdan dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Ramdan menyebut, hal tersebut tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN. 

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ucap Ramdan.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," sambungnya.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Turun 1,6 Miliar Dolar AS di Juli 2025 Jadi 432,5 Miliar USD

Di sisi lain Ramdan menyatakan, ULN pemerintah tetap terjaga pada Oktober 2025 senilai 210,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,7 persen secara tahunan.

Pertumbuhan ini didorong oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif.

Baca juga: BI: Utang Luar Negeri Indonesia Kembali Naik 6 Persen Jadi 435,6 Miliar Dolar AS di Mei 2025 

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6 persen), Jasa Pendidikan (16,4 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen). 

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," jelas Ramdan.