TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie menilai pasokan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk memperkuat investasi dan hilirisasi sektor agrikultur nasional. 

Kebutuhan pangan berskala masif yang diciptakan program tersebut, menurut dia, harus dibaca sebagai momentum strategis untuk membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Pernyataan itu disampaikan Anindya dalam diskusi publik MBG Talks bertema 'MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia' yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas masa depan pemenuhan gizi anak serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga: BGN: Jumlah Dapur Umum MBG Naik 100 Kali Lipat dalam Setahun

“Program MBG menciptakan permintaan harian yang sangat besar—puluhan juta porsi makanan untuk anak sekolah. Jika masih terdapat kekurangan pasokan ayam, telur, sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, hingga susu, itu bukan semata persoalan, melainkan peluang ekonomi bagi pengusaha nasional untuk meningkatkan produksi,” ujar Anindya.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Anindya menambahkan, MBG dapat menjadi lokomotif hilirisasi agrikultur berbasis potensi lokal. Setiap daerah, kata dia, memiliki peluang mengembangkan industri pengolahan pangan sesuai komoditas unggulan masing-masing. Daerah pesisir dapat mengoptimalkan perikanan, sementara wilayah lain memperkuat peternakan unggas, hortikultura, atau pangan olahan.

“Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah,” katanya.

Ia juga menyampaikan komitmen Kadin mendukung percepatan implementasi MBG melalui kolaborasi lintas sektor.

Dukungan itu meliputi penguatan tata kelola, fasilitasi pembiayaan, serta dorongan penerapan sertifikasi keamanan pangan dan halal guna menjamin kualitas produk. Menurut Anindya, ekosistem usaha yang terintegrasi akan mempermudah pembiayaan perbankan dan meningkatkan keberlanjutan program.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memaparkan perkembangan pesat Program MBG sejak diluncurkan. Ia menyebutkan, jumlah unit dapur MBG meningkat dari sekitar 190 unit pada tahap awal menjadi 19.000 unit saat ini.

Seiring dengan itu, jumlah penerima manfaat melonjak dari sekitar 400.000 orang menjadi 55 juta orang.
BGN menargetkan jumlah unit dapur mencapai 32.000 unit pada akhir April mendatang dengan total penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang. Pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp 268 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dengan peluang penambahan melalui anggaran biaya tambahan jika diperlukan.

Tigor mengakui, pada tahap awal pelaksanaan MBG muncul berbagai kritik dan keraguan, terutama terkait kesiapan infrastruktur serta kemampuan penyerapan anggaran. Namun, hingga kini seluruh unit dapur yang beroperasi merupakan hasil inisiatif dan kemandirian masyarakat serta pelaku usaha.

“Tidak ada bangunan baru dari alokasi negara. Seluruh dapur yang ada tumbuh dari partisipasi publik,” ujarnya.