Airlangga menyebut, demutualisasi BEI juga akan membuka peluang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya. 

Proses ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). 

Ke depannya dapat dilanjutkan dengan rencana BEI untuk melantai di bursa atau go public.

Langkah kedua adalah penguatan tata kelola (governance) dan keterbukaan informasi.

Pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan meningkatkan standar transparansi di pasar modal.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menerbitkan aturan untuk menaikkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026.

"OJK dan BI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Dan ini ditargetkan di bulan Maret ini," tegas dia.

Menurut Airlangga, dengan demutualisasi dan free float yang lebih tinggi, perdagangan saham di BEI diharapkan menjadi lebih stabil dan lebih kredibel di mata investor global.

"Nah kemudian perdagangan juga dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional," tutur dia.

Strategi ketiga yakni meningkatkan peran investor institusi domestik. 

Pemerintah bersama Kementerian Keuangan berencana menaikkan batas investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan sinyal kuat kepada pasar global bahwa Indonesia berkomitmen memperkuat pasar modalnya.

"Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market," ucap Airlangga.

"Tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan karena ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan signal kepada global market tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makro ekonomi maupun kondisi fiskal kita," sambungnya.