Ringkasan Berita:

• Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 akan cukup tinggi, ditopang momentum musiman seperti libur Natal dan Tahun Baru dan Idul Fitri.
• Pemerintah sudah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pensiunan mencapai Rp 55 triliun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 akan cukup tinggi, ditopang momentum musiman seperti libur Natal dan Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri di awal tahun.

Kondisi ini dinilai memberi dorongan signifikan terhadap konsumsi masyarakat, terlebih di tengah gejolak ekonomi global.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pergeseran Lebaran dari kuartal II ke kuartal I menjadi faktor utama yang mengerek aktivitas ekonomi pada awal tahun.

"Kuarter satu kita yakin pertumbuhan akan sangat tinggi karena faktor Nataru (Natal dan Tahun Baru) dan ada libur Lebaran Idul Fitri. Tahun ini Idul Fitri sudah pindah dari kuarter dua ke kuarter satu, sehingga kalau kuarter satu pasti tinggi. Ditambah lagi THR," kata Susiwijono di acara diskusi Indonesia Emas 2045: Manufaktur Harus Jadi Panglima, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Sebagai informasi, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pensiunan mencapai Rp 55 triliun.

"Kita yakin pertumbuhannya masih tinggi, minimal mudah-mudahan 5,5 persen ke atas. Nanti diumumkan tanggal 5 Mei," ujar Susiwijono.

Namun tantangan diperkirakan muncul pada kuartal II, ketika tidak lagi terdapat momentum besar seperti Lebaran yang biasanya mendorong konsumsi. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan penopang daya beli melalui kebijakan lain.

Baca juga: Menkeu Purbaya Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 5,5 Persen di Kuartal I 2026

"Nanti ada liburan tengah tahun. Liburan tengah tahun itu bagi ASN ada gaji ke 13. Keseluruhan sama besarnya dengan THR, sehingga daya beli lagi yang kita genjot. Itu yang menikmati share-nya kalau lihat komposisi ASN sekarang, itu middle class semua," jelasnya.

Kebijakan pemerintah secara konsisten juga memperhatikan kelompok kelas menengah sebagai motor konsumsi nasional.

Baca juga: HSBC: Krisis Energi Menekan Ekonomi RI, Pertumbuhan Ekonomi Bisa di Bawah 5 Persen

Menurutnya, berbagai program yang saat ini dirancang pemerintah tidak lepas dari upaya menjaga daya beli segmen tersebut. "Jadi confirm sebenarnya nggak ada apa pun program pemerintah yang tidak terlalu memperhatikan middle class. Itu pasti jadi perhatian kita," terang Susiwijono.