TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah eskalasi konflik antara Israel–AS dan Iran yang telah berlangsung selama dua bulan, perekonomian global menghadapi tekanan yang semakin nyata, termasuk bagi Indonesia. 

Lonjakan harga minyak dunia menembus USD 100 per  barel, pelemahan nilai tukar, meningkatnya risiko keluarnya dana asing, serta bertambahnya beban  fiskal akibat subsidi.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurrahman menyampaikan, perang Israel–AS vs Iran mentransmisikan shock eksternal ke ekonomi domestik terutama melalui lonjakan harga energi dan pelemahan nilai tukar. 

Baca juga: Antisipasi Kenaikan Harga BBM Subsidi Tahun 2027

Dampak paling cepat terlihat pada konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan, di mana dalam skenario eskalasi tinggi, konsumsi riil berpotensi terkontraksi hingga sekitar 0,21%. 

Menurutnya, hal ini menunjukkan tergerusnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga energi dan pangan, dengan tekanan yang lebih besar dirasakan oleh kelompok menengah-bawah. 

"Karakter inflasi yang terjadi juga bersifat cost-push, sehingga kenaikan harga tidak hanya diiringi peningkatan pendapatan, tetapi juga memperdalam risiko pelemahan konsumsi," papar Rizal dikutip Sabtu (3/4/2026).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kata Rizal, dampaknya bersifat moderat namun sistemik.

Meskipun ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5%, tekanan biaya akibat kenaikan energi dan  logistik menyebar ke berbagai sektor seperti pangan, industri pengolahan, transportasi, hingga jasa. 

Hal ini menekan aktivitas produksi sekaligus permintaan, sehingga pertumbuhan  berpotensi melambat dari dua sisi, yaitu permintaan yang melemah dan biaya produksi yang  kian meningkat. 

"Dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada konsumsi domestik, pelemahan daya beli akan langsung menahan laju ekspansi ekonomi secara keseluruhan," paparnya.

Sementara itu, tekanan terbesar muncul pada sisi fiskal dan inflasi. Lonjakan harga minyak  global secara langsung meningkatkan beban subsidi energi, yang dalam jangka pendek efektif  menahan inflasi, tetapi dalam jangka menengah berisiko memperlebar defisit dan  mempersempit ruang fiskal. 

Di sisi harga, inflasi yang secara angka terlihat terkendali tetap  menyimpan kerentanan karena sangat bergantung pada intervensi pemerintah dan sensitif  terhadap gangguan pasokan. 

Lebih lanjut Ia mengatakan, kenaikan harga energi juga memicu efek rambatan ke biaya  produksi dan distribusi, sehingga menciptakan inflasi yang lebih luas dan persisten. Dalam  ondisi ini, pemerintah menghadapi trade-off yang semakin tajam antara menjaga stabilitas harga dan mempertahankan ketahanan fiskal. 

"Karena itu, diperlukan reposisi kebijakan yang  lebih struktural, yakni reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan sisi supply  domestik (logistik dan pangan), dan stabilisasi nilai tukar untuk meredam imported inflation.  Tanpa itu, tekanan yang ada hanya akan tertunda, bukan terselesaikan," ujarnya.