TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Kamis (14/5/2026) menyentuh Rp 17.532 atau kembali tertekan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. 

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai kombinasi faktor eksternal dan internal menjadi penyebab utama pelemahan mata uang Garuda.

Ibrahim mengatakan, penguatan dolar AS masih menjadi sentimen dominan di pasar keuangan global. Kondisi tersebut diperparah oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus memanas, terutama di wilayah Selat Hormuz.

Baca juga: BYD Khawatir Pelemahan Rupiah Tekan Daya Beli Masyarakat Terhadap Mobil

"Saya melihat bahwa Rupiah hari ini diperdagangkan melemah karena menguatnya dolar Amerika pada perdagangan hari ini. Bahkan kemarin pun juga pada memasuki pasar Amerika, indeks dolar terus mengalami penguatan," tutur Ibrahim kepada Wartawan, Kamis (14/5/2026).

Situasi di Timur Tengah semakin memicu kekhawatiran pasar setelah muncul serangan terhadap instalasi minyak Iran yang disebut melibatkan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat.

Ia menilai konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi perang terbuka yang lebih besar di kawasan. Apalagi, Iran disebut mulai meningkatkan kesiapan militernya, sementara Amerika Serikat juga menunjukkan sinyal penambahan anggaran perang ke kongres.

"Ini mengindikasikan bahwa Amerika siap untuk melakukan serangan perang panjang dengan Iran," ungkap Ibrahim.

Ibrahim menambahkan, ketegangan di Selat Hormuz telah mengganggu distribusi minyak dunia. Ia menyebut sekitar 20 persen transportasi minyak global saat ini terganggu akibat situasi tersebut.

"Ini yang membuat harga minyak terus mengalami kenaikan, indeks dolar pun juga terus mengalami kenaikan," ucapnya.

Selain faktor eksternal, Ibrahim juga menyoroti persoalan domestik, terutama terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 yang disebut mencapai 5,61 persen.

Menurutnya, angka tersebut memunculkan perdebatan karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.

"Ada satu sanggahan pernyataan dari akademisi ya. Jadi melalui riset bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi kalau dihitung-hitung itu hanya di 4,6 persen - 4,8 persen,"  kata Ibrahim.

Ia pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan mekanisme revisi data ekonomi secara bertahap seperti yang dilakukan Amerika Serikat.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap data ekonomi nasional.