Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Indo Barometer mencatatkan 53,8 persen publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menangani Covid-19.
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan sudah melihat gelagat tak puas dari publik.
"Publik itu benar. Kesan ragu dan abai terhadap fakta (di lapangan) sangat kuat ditangkap oleh publik," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/5/2020).
Anggota Komisi II DPR RI tersebut pun meminta agar pemerintah menjadikan hasil survei Indo Barometer sebagai evaluasi.
Akan lebih baik, kata Mardani, apabila pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 melibatkan pakar-pakar di bidangnya.
Baca: Driver Ojol Apes Disuruh Antar Sejauh 53 km Tak Dibayar, Curiga Penumpang Cuma Jawab Terserah
"Jadikan suara publik ini pecut bagi pemerintah untuk bekerja lebih sistematis. Libatkan pakar dibidangnya, kemudian harus ada rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW," ungkap Mardani.
Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Indo Barometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei jurnalisme presisi terkait pengangguran dan kemiskinan selama pandemi virus corona (Covid-19).
Baca: Pemerintah Daerah Diminta Perhatikan SE KPK 11/2020 Terkait Penyaluran Bansos
Dari hasil survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 yang melibatkan 400 responden, mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penganangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Survei ini menemukan bahwa sebagian besar responden (53.8 persen) menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tidak puas. Sementara responden yang menyatakan puas (45,9 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (26/5/2020).
"Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.3 persen)," tambahnya.
Adapun, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas terhadap kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Baca: 5 Penumpang di Stasiun Gambir Tak Kantongi SIKM, Dikarantina 14 Hari hingga Jalani Swab Test
Sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Sedangkan, 10,7 persen menilai lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
Lalu, 10,1 persen menyebut data penerima bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum lambat serta 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.
Sementara, para responden yang puas berpegangan dalam alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen) dan terlihat kerja nyata (6 persen).
Sebagai informasi, wilayah pelaksanaan survei di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (7 provinsi ini setara dengan 64.9 persen populasi nasional).
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar kurang lebih 4.90 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.
Data telepon seluler responden diambil secara acak dari no telp seluler responden di Indo Barometer dari hasil survei nasional, survei pileg, survei pilkada dan quick count di setiap wilayahnya di masa sebelumnya.