Melihat Corona di Jawa Timur, Dua Minggu Deadline dari Jokowi, Bagaimana Hasilnya?

TRIBUNNEWS.COM - Kasus virus corona (Covid-19) di Jawa Timur tercatat masih mengalami penambahan kasus yang cukup tinggi.

Pada Kamis (9/7/2020), corona di Jatim bertambah sebanyak 517 kasus.

Saat ini, corona di Jatim telah mencapai 15.484 kasus positif, 5.582 telah sembuh dan 1.125 kasus adalah kasus kematian.

Tinggi kasus di Jawa Timur ini cukup menjadi perhatian publik mengingat Jatim sempat mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo.

Presiden sempat memberikan waktu dua minggu untuk Jawa Timur agar mampu menekan penyebaran kasus corona.

Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan, angka penambahan masih terbilang tinggi.

Data dari gugus tugas percepatan covid-19, dalam waktu satu minggu belakangan ini, penambahan corona di Jatim tercatat selalu lebih dari 200 kasus.

Baca: Tambah 2.657 Kasus Corona: Jadi Laporan Tertinggi Sejak 2 Maret, Jawa Barat Sumbang 962 Kasus Baru

Baca: Pemerintah Luncurkan Produk Rapid Test Virus Corona Buatan Dalam Negeri

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, Provinsi Jawa Timur telah menyikapi arahan dari Presiden dengan cukup serius.

Namun demikian, jika tolok ukuranya adalah hasil ia mengakui hal itu belum menunjukkan tren yang menurun.

"Kalau kita tolok ukurnya adalah hasil kita belum melihat tren yang menurun, tapi kalau tolok ukur kita adalah kesadaran masyarakat kemudian tingkat aksi sampai ke lini yang paling depan, itu kita melihat ada intensitas yang semakin meningkat," ungkap Emil Dardak saat berbicara di Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (8/7/2020).

Hal itu, kata Emil, dapat terlihat bagaimana kebijakan yang dijalankan di beberapa Kota/Kabupaten.

Sebagai contoh pemerintah kota Surabaya yang sudah menerapkan jam malam, kemudian penutupan jalan serta adanya penindakan lebih tegas lagi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pembagian masker gratis, peningkatan test secara masih serta sosialisasi juga terus dilakukan.

Saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan Perda terkait penertiban yang sanksinya berisikan tindakan tegas dan lebih memberikan efek jera.