Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang diuji secara klinis di Kota Bandung sejak Agustus lalu.
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 6 Desember 2020, langsung dibawa menuju Kantor Pusat Bio Farma di Kota Bandung, dikutip dari laman resmi PresidenRI.
Vaksin dari Sinovac yang tiba pada Minggu malam sebanyak 1,2 juta dosis merupakan vaksin siap suntik.
Baca juga: BPOM Kawal Penanganan Vaksin Covid-19, Begini Alurnya
Baca juga: Bio Farma Jelaskan 1,2 Juta Vaksin Covid-19 Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan
Sementara itu, dari 3 juta dosis vaksin Sinovac, yang baru datang 1,2 juta, sisanya sebanyak 1,8 juta dosis akan datang pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021, mengutip dari Kompas.
Selain 3 juta dosis vaksin Covid-19, sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku juga akan segera didatangkan.
Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, vaksin tersebut akan didatangkan pada bulan Desember 2020 ini.
"Setelah kedatangan vaksin perdana, selanjutnya berturut-turut kami akan kembali mendatangkan di bulan Desember sebanyak 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku," ujar Honesti dalam konferensi pers secara daring, Selasa (8/12/2020).
Ia juga mengatakan sebanyak 30 juta dosis bahan baku vaksin juga akan datang pada Januari 2021.
Honesti menjelaskan, saat ini Bio Farma juga akan fokus pada penyebaran vaksin Covid-19 untuk masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya juga akan melakukan berbagai persiapan untuk pendistribusian setelah mendapat izin penggunaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga: Penyebab Seorang Epidemiolog Sebut Vaksin Sinovac Belum Aman, Tingkat Keampuhannya Dipertanyakan
Kapan Vaksin Covid-19 mulai digunakan?
Dikutip dari laman resmi PresidenRI, Kepala Negara menegaskan, seluruh prosedur ilmiah dalam rangka persiapan vaksinasi harus dilalui dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas vaksin Covid-19 tersebut.
Nantinya, pertimbangan ilmiah serta hasil akhir uji klinis lah yang akan menentukan kapan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan.
“Setelah mendapatkan izin dari BPOM, baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan, wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” ucap Presiden.
Baca juga: Bio Farma Sebut Ada 568 Dosis Vaksin Khusus untuk Uji Mutu
Berapa Anggaran Vaksin Covid-19?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencadangkan anggaran Rp 35,1 triliun pada tahun 2020 untuk vaksin dan program vaksinasi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Senin (7/12/2020).
Selain anggaran tahun 2020 yang sudah dicadangkan, pemerintah juga sudah menganggarkan di tahun 2021 sebesar
- Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin.
- Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasi.
- Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasaran seperti Laboratorium Litbang dan PCR.
Anggaran tersebut bagian dari anggaran penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 60,5 triliun.
Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kebutuhan.
"Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yang sudah disampaikan Menkes, yaitu dari sisi prioritas wilayah, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya," katanya.
Baca juga: Menko PMK Sebut Kajian BPJH dan MUI atas Vaksin Covid-19 Telah Selesai
Untuk Siapa Vaksin Covid-19?
Dikutip dari Tribunnews, kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 ini merupakan pengadaan tahap pertama vaksin dari China itu yang berjumlah toal 3 juta vaksin.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengatakan untuk vaksin kiriman pertama ini pihak Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sasaran yang diprioritaskan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.
Sasaran pertama nanti adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan.
"Dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi pemerintah," jelas Mantan kepala RSPAD Gatot Soebroto ini.
(Tribunnews.com/Widya/Taufik Ismail) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)