Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, jujur dan bersih dari manipulasi.
Dia juga mengharapkan, agar ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga negara, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik.
"Ini rutin dan bagus untuk menciptakan clean dan good governance. Semakin akuntabel dan transparan kita punya tatakelola keuangan," ujar Akom begitu Ketua DPR biasa disapa.
Di acara yang sama pada awal sambutannya Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi.
Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus dipegang dalam keseharian setiap penyelenggara negara.
Sebab, esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggunganjawaban moral, pertanggunganjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.
Senada dengan Presiden Jokowi, Akom menegaskan tugas para penyelenggaran negara adalah bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat umum.
Dia kurang berkenan jika ada aparat negara yang hanya sibuk dengan urusan teknis internal.
"Tetapi ini jangan sampai ini menjadi satu tujuan. Karena tujuan kita adalah bekerja maksimal untuk rakyat. Jangan sampai kantor nanti lembur sampai malam, eh tahu-tahu ngurus SPJ," ungkapnya dengan tersenyum.
Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Bukan semata-mata berkutat pada prosedur, tapi berorientasi pada manfaat untuk rakyat.
Akom menyambut pernyataan presiden dengan dukungannya.
"Pandangan Bapak Presiden kita harus jadi pikiran bersama. Bahwa clean and good governance proses yang harus kita lalui dengan baik. Tetapi hasil juga harus kita jadikan fokus pekerjaan kita semua," harapnya. (Pemberitaan DPR RI)