Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengungkapkan, pengembangan industri perikanan budidaya bisa menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu industri ini harus dikembangkan secara berkualitas. Melihat potensi itu, Endang memberikan pelatihan untuk pembudidaya ikan cupang, sebagai bentuk langsung terjun ke masyarakat.
“Sejak pandemi, budidaya ikan cupang kian marak dilakoni sejumlah masyarakat Indonesia, salah satunya di Kota Bogor. Selain sepeda, ikan cupang menjadi hobi yang makin digandrungi tua muda untuk sekedar mengisi kegiatan. Banyak pula yang menjadikan sebuah penghasilan,” kata Endang melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/3/2021).
Apalagi, kata Endang, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) menyebutkan bahwa usaha budidaya perikanan menempati empat besar dengan pendapatan tertinggi.
"Maka dari itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kemajuan perikanan budidaya. Dan subsektor Perikanan Budidaya memiliki peran sentral terhadap perekonomian nasional dan pemenuhan kebutuhan pangan," ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan Komisi IV DPR RI terhadap aspek teknologi produksi, ekonomi dan sosial, serta peningkatan SDM perikanan, dalam RAPBN 2021, Endang mengatakan, Komisi IV mengalokasikan anggaran KKP terbesar pertama untuk Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) senilai Rp 1,62 triliun dan anggaran terbesar kedua yaitu Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 1,21 triliun.
"Salah satunya untuk menggelar pelatihan, yang diikuti oleh 100 pembudidaya ikan hias, masyarakat, milenial muda penggiat ikan hias, kegiatan dilakukan di Balitro dan Balai Cikeumeuh dengan mengikuti protokol kesehatan,” lanjut legislator dapil Jawa Barat III tersebut.
Sebagai informasi, kegiatan juga dihadiri Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Sjarif Widjaja, Kepala BBRSEKP Rudi Alek Wahyudin, Kepala BBRPPBKP Hedi Indra Januar, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Anas S. Rasmana. (*)