TRIBUNNEWS.COM - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan), dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) agar memberikan dukungan anggaran dana untuk pencegahan penyakit hewan.

Hal tersebut mengingat saat ini mulai berkembang banyaknya penyakit terhadap hewan ternak seperti African Swine Fever (ASF), Rabies, Lumpy Skin Disease (LSD), serta Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyampaikan, banyak ditemukan kasus penyakit ASF terjadi di Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berujung hingga mematikan hampir 1.000-2.000 hewan ternak. 

“Ini yang menjadi atensi untuk pemerintah juga, karena saya lihat kayaknya juga dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi mungkin anggarannya tidak ada untuk menangani hal ini. Lalu, bagaimana cara dan solusinya untuk menangani hal ini?” ujar Alien dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Selain ASF, lanjut Alien, juga terdapat Lumpy Skin Disease (LSD) yang telah mematikan hewan kecil dan membuat ternak tidak layak konsumsi.

“Beberapa hari lagi, kita akan dihadapkan dengan hari raya iduladha. Pastinya banyak orang yang ingin berkurban dengan memberikan hewan-hewan yang sehat. Saya harap ini juga menjadi atensi dari Kementan,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Hal Senada juga diutarakan Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Ia pun meminta agar Dirjen PKH diberikan anggaran lebih besar terkait dengan pencegahan penyakit hewan dan pengendalian penyakit terutama Zoonosis, Rabies, ASF dan lainnya.

Hal ini dilakukan, lantaran seperti di NTT, penyakit Rabies ini telah ada selama 26 tahun sehingga diperlukan adanya vaksinasi.

"Nah, kami dengar Pak, ada anggaran untuk pengadaan ternak sapi, di mana satu ekor sapi katanya konon kabarnya 20.000 semacam name tag atau ear tag untuk konteks NTT Rp30.000. Tadi kami kasar-kasar hitung kalkulasi 20.000 kali Rp30.000 anggarannya lumayan sekitar 6 ratusan juta Pak. Apakah mungkin itu dikonversikan misalnya untuk pengadaan vaksin, mengingat hari ini darurat di NTT itu adalah rabies Pak?” pungkasnya.

Lanjutnya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga meminta Dirjen PKH tidak saja sebatas mendorong pada pengadaan ternak, tetapi membangun perspektif bahwa kesehatan hewan ini juga penting.

Dengan demikian, bukan hanya terus-menerus melakukan pengadaan ternak tetapi juga berpikir mengenai vaksin, vitamin, obat, dan dokter hewan yang juga perlu untuk perhatikan.