“Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi, karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Puan.

Di hadapan delegasi parlemen MIKTA, mantan Menko PMK itu pun menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender. Puan menyebut, komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kerangka kebijakan di mana salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai pada Pemilu.

“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia. Di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool). Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan,” terangnya.

Tak hanya itu, dukungan kesetaraan gender juga ditunjukkan dengan pembentukan Kaukus Perempuan di Parlemen sejak tahun 2001. DPR bahkan bekerja sama dengan berbagai forum internasional untuk peningkatan kapasitas anggota parlemen, seperti dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum parlemen dunia.

“Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 telah menjadi peta jalan untuk memajukan kesetaraan gender di berbagai sektor di Indonesia, termasuk politik,” tambah Puan.

Baca juga: BKSAP DPR RI Berharap Kerja Sama Indonesia dan Zimbabwe Berikan Manfaat di Berbagai Bidang

Melalui forum ini, Puan mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan Parlemen yang Responsif Gender (gender-responsive parliament), serta parlemen mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, dan kesetaraan.

“Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif. Parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanya gender-sensitive lawmaking. Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan UU yang inklusif,” urainya.

“Parlemen MIKTA juga perlu melakukan gender-responsive budgeting. Kita perlu mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Selain itu, parlemen MIKTA perlu membangun dimensi gender-sensitive oversight,” lanjut Puan.

Puan juga mendorong agar parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif atau Pemerintah.

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” kata Puan.

Isu perempuan pun turut disinggung Puan saat melakukan pertemuan Courtesy Call dengan Presiden Kamar Deputi Meksiko, Marcela Guerra Castillo. Ia mengaku senang karena bisa bertemu kembali secara khusus dengan Marcela Guerra Castillo sebagai sesama ketua parlemen perempuan.

Kepada Marcela Guerra Castillo, Puan berbincang mengenai berbagai isu perempuan. Termasuk pentingnya isu perempuan selalu dibahas pada forum parlemen MIKTA.

“Sesama ketua parlemen yang dapat menjadi inspirasi, kita sadari menjadi politisi perempuan tidaklah mudah. Maka penting sekali kita bisa suarakan kesetaraan gender di MIKTA. Suara perempuan harus didengar di dunia dan MIKTA perlu mendukung  hal ini,” sebutnya.

Puan juga menyampaikan apresiasi kepada Meksiko yang sejak tahun 2012 berhasil memiliki anggota parlemen perempuan di atas rata-rata global di mana lebih dari 50% anggota parlemen Meksiko adalah perempuan. Ia lantas mengajak agar parlemen Indonesia dan Meksiko terus berkolaborasi untuk memiliki agenda kuat terhadap pemberdayaan perempuan.