TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama kembali memperpanjang kesempatan bagi jemaah Indonesia untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan bahwa pelunasan biaya haji diperpanjang mulai hari ini hingga 19 Mei 2023.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Baca juga: Mengenal Haji Agus Suhela, Sultan Bojong Koneng yang Berangkatkan Warga Dua RT Umrah ke Tanah Suci

Pelunasan Bipih berlangsung sejak 11 April hingga 5 Mei 2023. Saat itu, ada 188.964 jemaah yang melunasi biaya haji. Proses pelunasan lalu diperpanjang hingga 12 Mei 2023. Sampai penutupan, ada 196.377 jemaah yang melunasi. Karena masih ada sisa kuota, maka pelunasan kembali diperpanjang.

“Tahap pelunasan biaya haji kita perpanjang lagi mulai hari ini hingga 19 Mei 2023,” terang Saiful Mujab di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Menurut Saiful, jemaah yang namanya tercantum dalam daftar jemaah berhak melunasi 1444 H sejak 11 April 2023, namun belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan, tetap diberi kesempatan.

“Jemaah yang masuk kuota tahun ini namun belum sempat melunasi, kami harap pada perpanjangan kali ini bisa segera melunasi,” tuturnya.

“Termasuk bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang diberi kesempatan pada tahun ini hanya melakukan konfirmasi pelunasan saja, masih diberi kesempatan. Ini agar dimanfaatkan karena tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Saiful Mujab, pada tahap perpanjangan ini, pihaknya juga tetap memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan Bipih.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahkan menambah jumlah jemaah cadangan dari awalnya diberlakukan secara merata sebesar 15 persen dari kuota masing-masing provinsi, menjadi dihitung secara proporsional.

Baca juga: Jelang Musim Haji, Indonesia Ekspor Produk Makanan Siap Saji ke Saudi Senilai Rp26 Miliar

Provinsi dengan sisa kuota masih cukup banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40 persen. Sementara jika sisa kuotanya tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20 persen.

“Kuota cadangan setiap provinsi pada tahap perpanjangan ini kita hitung secara proporsional, dengan besaran prosentase dari 20 persen sampai 40 persen,” sebut Saiful.

Ada sembilan provinsi dengan kuota cadangan 20 persen, yaitu Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak 12 provinsi dengan kuota cadangan 25 persen, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Provinsi dengan kuota cadangan 30 persen adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. “Kuota Cadangan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sebesar 35 persen. Sedang DKI Jakarta mencapai 40 persen,” jelas Saiful.

“Jemaah yang melunasi biaya haji dengan status cadangan akan diberangkatkan jika sampai dengan penutupan seluruh tahapan pelunasan masih ada sisa kuota pada masing-masing provinsi. Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” sambungnya.

Jemaah cadangan yang berhak melunasi adalah mereka yang berada pada urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan: a) berstatus cicil aktif; b) belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

“Jemaah yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti belum berhak melakukan pelunasan haji 1444 H. Jangan tergiur jika ada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan. Apalagi dengan meminta biaya pelunasan dengan dalih mereka yang akan membayarkan ke bank,” tegas Saiful.

“Hanya yang memenuhi kriteria yang berhak dan akan diterima proses pelunasannya,” lanjutnya.

Ditegaskan Saiful bahwa pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai 11 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2023.

“Waktu pelunasan Bipih dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB,” tandasnya.

Ikut Terdampak karena Mobile Banking BSI Eror

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengaku erornya sistem perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga empat hari ikut berdampak pada progress pelunasan. Apalagi, mayoritas jemaah haji reguler adalah nasabah BSI.

"Saya harap tidak ada lagi kendala teknis seperti errornya sistem perbankan. Akibat sistem error jemaah terkendala dalam pelunasan," papar Hilman.

"Mereka resah, karena khawatir tidak bisa melunasi dan gagal berangkat apalagi sistemnya error cukup lama. Semestinya ada solusi taktis sehingga bisa mengatasi kedaruratan semacam ini," tuturnya.

Berdasarkan catatan Kemenag, secara prosentase, Bangka Belitung menempati posisi pertama terbanyak jemaah yang melunasi (96,5 persen). Dari 999 jemaah, sudah melunasi 963 orang.

Menyusul di urutan berikutnya, Papua Barat 95,7 persen (679/650), Sulawesi Barat 95,3 persen (1.363/1.300), Maluku Utara 95 persen (1.013/963), dan Sulawesi Selatan 95 persen (6.826/6.495).

Untuk Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 32.724 jemaah yang melunasi (90 persen dari 36.361).

Sebanyak 26.093 jemaah asal Jawa Tengah juga sudah melunasi (91,5 persen dari 28.494).

Di Jawa Timur, dari 33.035 jemaah, sudah melunasi 28.319 orang (85,7 persen). Sementara untuk Banten, ada 8.162 jemaah yang sudah melunasi (91,8 persen dari 8.884).

Kementerian Agama Siapkan Skema Penyerapan Kuota Haji Tambahan

Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab bakal menyiapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan.

Proses pemanfaatannya, kata Saiful Mujab, akan segera dibahas dengan Komisi VIII DPR.

“Kami saat ini tengah siapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan dan rancangan biayanya untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII,” jelas Saiful Mujab melalui keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).

Saiful Mujab berharap kuota haji tambahan ini dapat diserap oleh jemaah Indonesia secara maksimal.

Tahun ini, sedianya Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

"Semoga ini juga bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat tahun ini," tutur Saiful Mujab.

Pemerintah telah memberikan waktu proses pelunasan sejak 11 April sampai 5 Mei 2023.

Namun, masih ada 14.356 jemaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H, sehingga prosesnya diperpanjang hingga 12 Mei 2023.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Penambahan Kuota Haji 8.000 Jemaah Diprioritaskan untuk Lansia

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily meminta penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah dapat diprioritaskan untuk lansia yang telah lama menunggu antrean. 

“Kami meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memanfaatkan kuota tambahan ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler dan haji khusus sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Terutama bagi jemaah lansia yang telah lama menunggu antrean,” ungkap Ace dalam keterangan persnya, Senin (8/5/2023). 

Untuk diketahui, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa tambahan kuota haji itu sudah masuk ke dalam sistem aplikasi pemvisaan Arab Saudi, e-Hajj. 

Maka dari itu, lanjut Ace, penambahan kuota haji ini perlu untuk disyukuri. Sebab, menurutnya, dengan tambahan kuota haji maka akan mengurangi antrean keberangkatan calon jemaah haji lainnya. 

“Kabar penambahan kuota sebesar 8.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi tentu harus disyukuri bersama. Setidaknya, penambahan ini sedikit mengurangi daftar antrean haji tahun ini,” ujar Ace. 

Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebutkan, Komisi VIII akan segera menggelar rapat dengan Menag Yaqut terkait hal ini. Sebab, hal ini tentunya juga memerlukan penambahan anggaran biaya haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

“Komisi VIII akan segera menggelar rapat kerja (raker) dengan Menag untuk mempersiapkan tambahan kuota ini, terutama aspek biaya jamaah. Penambahan kuota ini berimplikasi pada tambahan anggaran biaya nilai manfaat yang harus dikeluarkan BPKH dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII DPR RI,” jelasnya. 

Sebelumnya, Menag Yaqut mengatakan, Kemenag saat ini masih menunggu surat resmi dari Arab Saudi perihal penambahan kuota tersebut. Selain itu, hal ini juga akan segera dibahas lebih lanjut bersama DPR dan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

“Kemenag akan berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk merespons tambahan kuota ini,” ujar Menag Yaqut.