Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk pelaksanaan haji mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memastikan akan berkolaborasi dengan BPH untuk penyelenggaraan haji.
Baca juga: Rekrutmen Petugas Haji 2025 Segera Dibuka, Simak Syarat Tambahannya
"Kalau kolaborasi pasti. Kita kolaborasi ke Kemenag, ke Kementerian Keuangan, dengan Badan Penyelenggara Haji, semuanya kita kolaborasi dengan parlemen juga," ujar Fadlul usai Forum Haji Internasional atau International Hajj Fund Forum di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Fadlul mengaku belum mendapatkan informasi terkait kepastian peleburan lembaganya ke dalam BPH.
Dia memastikan hingga saat ini BPKH masih tetap independen dalam pengelolaan dana jemaah haji.
"Masih belum dapat informasi. Sampai saat ini sih masih independen. Sampai sekarang masih tetap berdiri sendiri ya," katanya.
Dirinya menyerahkan kepada Pemerintah dan DPR terkait lembaga yang menangani haji.
Menurut Fadlul, penyelenggaraan haji diserahkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Sampai sekarang kita masih tetap independen sendiri, tapi ke depannya tergantung dari Pemerintah bagaimana dan parlemennya bagaimana karena kan semua harus berdasarkan undang-undang," tutur Fadlul.
Baca juga: BPKH Rumuskan Strategi Pengelolaan Dana Haji yang Efisien dan Efektif
"Nanti kita lihat setelah hasil revisi itu seperti apa. Ke depannya seperti apa," tambahnya.
Terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025, Fadlul mengaku belum mendapatkan informasi besaran totalnya.
Meski begitu, BPKH siap untuk menyediakan pembiayaan haji pada tahun 2025.
"Kita sampai sekarang belum dapat info ya kira-kira berapa total biaya hajinya. Jadi nanti seberapa pun ya kita sudah siapkan lah semuanya untuk keberangkatan di tahun 2025," pungkasnya.
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membentuk Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin oleh Irfan Yusuf dan wakilnya Dahnil Anzar Simajuntak.
Penyelenggaraan haji rencananya bakal ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji ini.
Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Bisa Menjadi yang Terakhir Diselenggarakan Kemenag
Sebelumnya Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memberikan performa terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.
Nasaruddin mengatakan penyelenggaraan haji pada tahun 2025 bisa menjadi yang terakhir diselenggarakan oleh Kemenag.
"Laksanakanlah tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi, ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama," tutur Nasaruddin yang dilansir dari laman Kementerian Agama, Rabu (30/10/2024).
Hal tersebut diungkapkan Nasaruddin saat Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M.
Dia juga mengingatkan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk dapat menindak dengan serius bila terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen calon petugas.
"Jadi saya mohon betul Pak, gunakan power yang dimiliki. Ini perintah presiden," ujar Nasaruddin.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M.
Saat ini, Ditjen PHU sudah mulai melakukan proses sosialisasi dan tahapan tersebut dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar.
Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini diikuti oleh para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
"Terkait sosialisasi rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, saya minta kepada Pak Dirjen, betul-betul memberikan guideline yang lebih rinci kepada teman-teman kita para Kanwil ya," kata Nasaruddin.
Nasaruddin meminta agar para pembimbing haji dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam mendampingi jemaah.
"Jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu, itu justru orang yang memerlukan pembimbingan. Jangan sampai nanti itu yang diharapkan untuk membantu jamaah, malah justru dibopong oleh jemaah," pungkasnya.