Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, RAMALLAH - Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, Minggu (2/6/2013), waktu setempat menunjuk Rami Hamdallah untuk membentuk pemerintahan Palestina yang baru.
Rami merupakan kepala Universitas Al Najah, di Kota Nablus, Tepi Barat. Ia dipilih untuk menggantikan Perdana Menteri Salam Fayyad, yang mengundurkan diri pada 13 April 2013.
"Presiden Abbas telah meminta saya untuk membentuk pemerintah baru," ujarnya, seperti dikutip Tribunnews.com, dari channelnewsasia.com, Senin (3/6/2013).
Ia pun menjanjikan pemerintahan baru akan terbentuk dalam beberapa hari mendatang. "Pemerintah akan dibentuk dalam beberapa hari mendatang," ujar Rami yang juga mengepalai Komisi Pemilihan Umum Palestina, dan Bursa Efek Palestina.
"Sebagian besar menteri di pemerintahan yang lama akan tetap, saya hanya akan memilih menteri keuangan baru," katanya.
Mengantongi gelar doktor linguistik terapan dari universitas Inggris, Lancaster, Rami berdarah Palestina tulen. Ia lahir di Kota Anabta, dekat Tulkarem di utara Tepi Barat.
Pada tanggal 27 April lalu, Mahmoud Abbas mengatakan bahwa proses konsultasi sudah dimulai untuk membentuk pemerintah persatuan di bawah kepemimpinannya, sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi yang lama tertunda antara faksi Fatah dan Hamas.
Undang-Undang Dasar Palestina menetapkan bahwa orang yang telah ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru kemudian memiliki waktu tiga minggu untuk membentuk pemerintahannya, yang dapat diperpanjang selama dua minggu jika pemerintahan baru urung terbentuk.
Periode lima minggu tersebut, berakhir pada tengah malam di hari Minggu kemarin. Roda pemerintahan selama ini tetap dipegang oleh Salam Fayyad, tidak dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri namun sebagai caretaker.
Bulan lalu, Fatah dan Hamas sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan dalam kurun waktu tiga bulan. Membentuk pemerintahan persatuan dan menyelenggarakan pemilu adalah salah satu tujuan dari kesepakatan rekonsiliasi kedua kelompok di Palestina tersebut, namun tidak pernah dilaksanakan.(channelnewsasia.com)