Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Proyek Power Plant (PLTU) Batang di Jawa Tengah yang rencana beroperasi 2016, terhambat pembebasan tanah selama 4 tahun, menjadi topik hangat di antara para pengusaha Jepang saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa 24 Maret 2015.
PLTU ini nantinya berkapasitas 2x1000 MW dibangun di atas lahan 226 hektare dibangun dengan konsorsium Bhimasena
Power Indonesia (BPI) yang terdiri atas PT Adaro Energy, J-Power, dan Itochu.
"Pemerintah Indonesia menjanjikan akan bantu masalah kita, namun sampai detik ini masih belum 100 persen beres
pembebasan tanah tersebut dan kita masih pusing," ungkap sumber Tribunnews.com di kalangan swasta Jepang, Kamis
(26/3/2016).
Sekitar 19 hektar tanah masih terganjal dan bermasalah hingga saat ini. Masalah ini disampaikan bukan hanya ke
Presiden dan Wakil Presiden, bahkan juga kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang sempat bertemu dengan CEO Adaro
Energy Garibaldi Thohir dan Chairman J-Power Yasuo Maeda di Imperial Hotel Tokyo baru-baru ini.
"Pembebasan lahan proyek Power Plant di Batang sudah bisa diselesaikan dan moga-moga bulan depan sudah bisa
dimulai," kata Jokowi kepada pers menanggapi masalah PLTU Batang tersebut.
Proyek dengan nilai 4 miliar dolar AS tersebut jadi perhatian Jokowi selama empat bulan terakhir ini.
"Saya ingin memperlihatkan bahwa semua masalah bisa diselesaikan," paparnya.
Dengan beroperasinya PLTU dan peningkatan investasi serta peningkatan ekspor Indonesia ke luar negeri, Jokowi
berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kini 5,5 persen menjadi 7 persen kalau bisa tahun
2015 ini.
Jumlah investor yang terbesar pun diharapkan Jokowi dari Jepang tahun 2015 ini.
"Kami berharap sekali Jepang bisa menduduki peringkat pertama investor asing di Indonesia tahun 2015 ini," katanya
kepada sekitar 2000 pengusaha Jepang, Selasa (24/3/2015) di forum bisnis di Hotel New Otani Tokyo.