Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fenomena hukuman mati terdakwa kasus Bali Nine dan para terpidana mati lain, tidak hanya dipantau oleh media di Indonesia, tetapi juga menjadi buah bibir yang ramai dibicarakan oleh berbagai media di Australia.
Seperti yang dilaporkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) News, Wakil Perdana Menteri Warren Truss mengatakan akan terus mengoposisi rencana eksekusi mati dari beberapa warga negaranya yang menjadi terdakwa, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
"Posisi kami tidak berubah. Kami, termasuk petinggi dan rakyat Australia, akan melakukan apapun untuk menghentikan eksekusi tersebut," ungkap Truss.
Ia pun menambahkan bahwa usaha telah dilakukan dari melakukan lobi antar pemimpin, hingga tukar pendapat antar warga Australia dan Indonesia.
Australia tetap pada pendiriannya bahwa hukuman mati sangat tidak diterima oleh negara itu.
Sementara, The Guardian menyorot bagaimana pemerintah Australia memperhatikan persiapan dari pihak Indonesia untuk eksekusi sepuluh penyelundup narkoba itu.
Terkait dengan surat panggilan ke Cilacap, terdakwa dari Nigeria Raheem Salami mengatakan panggilan tersebut kemungkinan dalam rangka pemberitahuan tanggal eksekusi.
Menurut Utomo Karim, pengacara dari pihak Salami, surat tersebut bisa jadi tanda bahwa eksekusi sudah dekat.
"Tapi, surat-surat itu hanya meminta jaksa untuk melakukan persiapan, bukan sebagai pemberitahuan untuk napinya," ujar Karim.
Menanggapi jadwal eksekusi yang diperkirakan semakin dekat, situs The Australian berpendapat bahwa pemberitahuan tersebut terlihat seperti memupuskan harapan untuk menyelamatkan ke sepuluh terdakwa itu dari eksekusi.
PM Australia Tony Abbott
Dalam laporannya, Wakil PM Truss mengaku tidak tahu akan hasil usaha Tony Abbott dalam rencana lobinya melalui telepon dengan Presiden RI Joko Widodo.
"Mengenai itu, tanya saja Tony. Saya tidak tahu panggilan tersebut dilakukan atau belum," katanya.
Mengenai isi pemberitahuan eksekusi, Tony Spontana mengatakan kepada Yahoo7 bahwa belum ada tanggal pasti untuk jadwal eksekusi.
"Semua bergantung pada keputusan untuk Zainal Abidin," kata Spontana.