Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KANADA - Dua mantan pemimpin sekte keagamaan Mormon dinyatakan bersalah melakukan praktik poligami setelah menikahi lebih dari dua lusin perempuan selama 25 tahun.
Mahkaman Agung Kanada menyatakan Winston Blackmore (60) dan James Oler (53) bersalah dalam putusannya yang dibacakan dalam sidang pada Senin (24/7/2017).
Keputusan mahkamah agung ini menjadi bersejarah di Kanada karena diambil lewat proses hukum panjang selama lebih dari dua dekade dekade.
Blackmore dinyatakan bersalah karena memiliki 25 istri sedangkan Oler terbukti menikahi lima perempuan dalam satu waktu yang sama.
Polisi mulai melakukan investigasi terhadap komunitas keagamaan yang tertutup di Bountiful, British Columbia pada awal 1990-an, tetapi upaya untuk mendakwa keduanya terhalang tak jelasnya undang-undang anti-poligami di Kanada.
Baca: Akrab, Inilah Momen Pertemuan Arifin Ilham dengan Pembuat Video Parodi Poligami
Pada 2011, Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa undang-undang yang melarang poligami sah dan tak melanggar kebebasan beragama.
Dokter Ini Punya Perpaduan Wajah Chelsea Islan dan Asmirandah, Pasiennya Khusus Warga Miskin https://t.co/8sLG4sLowC via @tribunnews
BERITA REKOMENDASI— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 26, 2017
Keputusan mahkamah agung ini yang kemudian membuka jalan tuntutan hukum terhadap kedua orang tokoh agama tersebut.
Kedua pria ini tak membantah telah melakukan poligami.
Bahkan Blackmore, yang dari pernikahannya menghasilkan 146 orang anak, langsung memberi komentar usai pengadilan membacakan keputusan.
"Saya bersalah karena menjalankan ajaran agama saya dan itu yang saya katakan. Saya tak pernah membantah itu (melakukan poligami)," kata Blackmore seperti dikutip CBC News.
"Setelah 27 tahun dan 10 juta dolar kemudian, kami tak pernah membantah apapun. Saya tak pernah membantah iman saya. Ini memang sudah kami duga," tambah dia.
Sebelum menjatuhkan putusan, sebuah sidang digelar selama 12 hari antara lain mendengarkan kesaksikan dari salah satu mantan istri Blackmore, pakar Mormon, dan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini.