Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Wahyu Firmansyah
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad akan melepaskan jabatan sebagai menteri pendidikan karena ia harus mematuhi manifesto pemilihan Pakatan Harapan (PH) dalam hal ini.
Manifesto PH menyatakan bahwa "Perdana menteri tidak akan secara bersamaan memegang jabatan menteri lainnya, terutama menteri keuangan," dilansir bernama, Jumat (18/5/2018).
"itulah posisi manifesto dan saya tidak bisa memutuskannya," ujar Dr Mahathir dalam postingan Facebook Partai Pribumi Bersatu Malaysia.
Dr Mahathir juga tidak dapat meneruskannya ke Datuk Seri Dr Wan Azizah yang sudah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri.
Datuk Seri Dr Wan Azizah juga saat ini sudah fokus terhadap perempuan dan pengembangan keluarga.
"Tidak ada pembatasan pada deputi (berdasarkan manifesto). Hanya perdana menteri," katanya.
Dr Mahathir mencatat bahwa di pemerintahan sebelumnya, perdana menteri dan wakil perdana menteri digunakan untuk bergantian antara kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri.
"Tapi sekarang berbeda. Pertahanan, seperti yang Anda tahu, adalah (dipegang oleh) Mohamad Sabu, Kementerian Dalam Negeri dipegang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka bukan perdana menteri atau wakil perdana menteri," katanya.