Baca tanpa iklan
Namun, Retno enggan berkomentar banyak terkait kebijakan tersebut.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sebab hal itu menyangkut teknis pemberian visa.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menkumham karena ini adalah masalah teknis visa yang menjadi kewenangan pak Menkumham dan besok saya berjanji dengan pak Menkumham untuk bertemu kembali," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
"Jadi sekali lagi ini masalah teknis visa yang jadi kewenangan pak Menkumham," tegas Retno.
Retno menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap negara memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan, menolak dan menunda visa.
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut terkait politik, mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini membantahnya.
"Itu adalah hak dari setiap negara. Setiap negara punya hak untuk memberikan visa, menolak visa dan menunda visa," tuturnya.
Diberitakan Pemerintah Israel melarang turis Indonesia masuk ke Israel per 9 Juni 2018.
Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai bentuk balasan atas pelarangan turis Israel masuk ke Indonesia.(*)