Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hadirnya militer Amerika Serikat (AS) di wilayah Asia-Pasifik--dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya--meningkatkan risiko terjadinya gesekan dengan militer China di kawasan.
Hal itu diakui seorang pejabat senior China seperti dilansir AFP, Selasa (23/6/2020) kemarin.
Ketegangan antara dua negara superpower ini meningkat di berbagai bidang sejak Presiden AS Donald Trump berada di pucuk kekuasaan pada 2017, di mana kedua negara melenturkan saling otot diplomatik dan militer mereka.
Operasi reguler angkatan laut AS di Laut China Selatan untuk menjamin kebebasan navigasi, merupakan tempat di mana China dan negara-negara tetangganya saling bersaing memperebutkan wilayah tersebut, telah membuat Beijing berang dan dalam sejumlah kesempatan angkatan laut China biasanya memperingatkan kapal-kapal AS.
Sementara itu, Beijing juga telah membuat marah negara-negara lain karena membangun pulau-pulau buatan dengan instalasi militer di beberapa tempat di Laut China Selatan.
Baca: AS Kerahkan 3 Kapal Induk ke Perbatasan China, Rudal Penghancur Kapal Induk Disiapkan China
Presiden Institut Nasional Studi Laut China Selatan, Wu Schicun, sebuah lembaga think tank China, mengatakan, pengerahan militer AS secara besar-besaran di kawasan Asia Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena itu, kemungkinan terjadinya insiden militer atau tembakan yang tak disengaja meningkat. "Jika krisis meletus, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar," ucapnya.
Baca: 3 Kapal Induk AS yang Bawa Ratusan Jet Tempur F-18 Tiba di Laut China Selatan
Dalam sebuah laporan yang dipresentasikannya, Wu mengatakan, AS telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik. Dimana tiga kapal induk AS telah dikirim di kawasan ini.
Sebagai perbandingan, selama delapan tahun masa jabatan Presiden AS Barack Obama, angkatan laut AS hanya melakukan empat kali operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut.
Sementara selama masa pemerintahan Trump yang belum genap empat tahun, sudah ada 22 kali operasi kebebasan navigasi yang dilakukan angkatan laut AS.
Untuk itu, ia menyarankan agar kedua militer harus meningkatkan komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman strategis dan salah perhitungan.
Selain itu, pertemuan militer tingkat tinggi harus dilanjutkan, saluran telepon langsung harus dibuka dan manuver angkatan laut bersama harus dilakukan, katanya.
Laporan itu mengatakan China tidak menganggap Amerika Serikat sebagai saingan potensial atau membayangkan perang dingin atau panas baru dengan AS.
Dokumen itu memperingatkan bahwa memburuknya hubungan militer akan secara substansial meningkatkan kemungkinan insiden berbahaya, konflik atau bahkan krisis.
60 persen kekuatan AS
AS telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Asia-Pasifik. Negeri uak Sam juga mengirim tiga kapal induk ke wilayah itu.
Selama delapan tahun Barack Obama memerintah, Angkatan Laut AS hanya melakukan empat operasi kebebasan navigasi. "Sementara di bawah Trump, ada 22 operasi," ungkap Wu.
Militer AS dan China "harus meningkatkan komunikasi" untuk "mencegah kesalahpahaman strategis dan salah perhitungan", menurut laporan tersebut.
"Pertemuan militer tingkat tinggi harus dilanjutkan, saluran telepon langsung harus dibuka, dan manuver Angkatan Laut bersama harus dilakukan," kata Wu.
Baca: Angkatan Laut Amerika Siapkan Operasi Tempur 2 Kapal Perang di Laut China Selatan
Laporan itu menyebutkan, China tidak menganggap AS sebagai saingan potensial atau "membayangkan perang dingin atau panas baru dengan Amerika Serikat".
Dokumen tersebut memperingatkan, "memburuknya hubungan militer akan secara substansial meningkatkan kemungkinan insiden berbahaya, konflik, atau bahkan krisis".
Bisa menyeret Indonesia
Laut China Selatan saat ini menjadi perhatian internasional. Konflik antara China dan negara-negara yang mengklaim wilayah mereka di Laut China Selatan semakin meningkat.
Hal ini kian meningkatkan tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai kekuatan utama di kawasan. kedua negara bisa berpotensi terseret konflik dengan China di Laut China Selatan.
Mengutip CNN, awal Juni lalu, kapal-kapal China dan Malaysia terperangkap dalam konflik besar selama lebih dari satu bulan sejak awal tahun 2020 di dekat Pulau Kalimantan di Laut China Selatan. Konflik itu terjadi saat kapal Malaysia, Capella Barat, tengah mencari sumber daya di perairan yang juga diklaim Beijing.
Saat itu, sebuah kapal survei Tiongkok, disertai dengan kapal penjaga pantai, berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian, menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia (AMTI).
Hal itu kemudian direspons Malaysia dengan mengerahkan kapal ke daerah itu, yang didukung kapal perang Amerika Serikat yang melakukan latihan bersama di Laut China Selatan.
Beijing mengklaim tengah melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Kendati selama berbulan-bulan kapal-kapal China dituding memburu kapal-kapal negara lain yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim China miliknya.
Sekarang para ahli mengatakan, China mengadopsi taktik yang semakin kuat dan berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia.
Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan, Indonesia dan Malaysia menganggap gangguan China ini lebih serius daripada sebelumnya. Saat ini, kapal-kapal China memperluas jangkauan mereka di kawasan itu, sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut China Selatan.
"Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan terdepan untuk kapal-kapal China, dan hal itu secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berada di garis depannya," ujar Polling.
"Pada hari tertentu, di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai berdengung di sekitar Kepulauan Spratly, dan sekitar seratus kapal nelayan, siap berangkat," terangnya.
Laut China Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan tumpang tindih klaim dari China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Indonesia.
Klaim teritorial Beijing, yang dikenal dengan sembilan garis putus-putus, karena tanda yang tercetak peta China di wilayah tersebut, sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut China Selatan, dari Pulau Hainan hingga ke puncak Natuna di Indonesia.
Kendati klaim China tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan pengadilan internasional 2016.
Meski demikian, sejak 2015, China mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut China Selatan dan kemudian memiliterisasi daerah itu dengan fasilitas pelabuhan, dan landasan pesawat tempur.
"Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan, mereka melihat semua yang terjadi di Laut China Selatan," kata Polling. "Di masa lalu, China tidak tahu di mana kamu mengebor. Sekarang mereka pasti tahu," imbuhnya.
Para ahli mengatakan, Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan di Laut China Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik.
Berita ini tayang di Kontan: https://internasional.kontan.co.id/news/as-kerahkan-militer-secara-besar-besaran-di-laut-china-selatan-begini-respons-china?page=all