Baca tanpa iklan
Ledakan besar terjadi bulan lalu di Natanz, Iran, yang menghancurkan sebuah pabrik yang memproduksi sentrifugal. Alat ini digunakan dalam industri penyempurnaan nuklir Iran.
Secara resmi, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menangkis keterlibatan Israel pada aksi sabotase di dalam negara Iran itu.
"Semua orang bisa curiga terhadap kita sepanjang waktu. Tetapi tidak setiap peristiwa yang terjadi di Iran terhubung dengan kita," kata Gantz, Senin pekan lalu dikutip Al Masdar News.
Agresifitas Israel ke Suriah ini sebanding dengan agresifitas Turki di Idlib. Keduanya secara nyata melakukan pelanggaran hukum internasional.
Kedua negara ini secara faktual melanggar batas teritori negara tetangganya yang sah dan berdaulat secara hukum.
Rusia, walau jadi sekutu utama Suriah, tidak berusaha keras mendesak Erdogan menarik pasukannya dari Idlib.
Presiden Vladimir Putin, mewakili kepentingan Suriah dan Bashar Assad, dan Tayyip Erdogan, menjalin kesepakatan gencata senjata 5 Maret 2019 di Moskow.
Intinya, pasukan Suriah menunda serangan pamungkas merebut Idlib yang berisiko menimbulkan korban jiwa dalam jumlah banyak.
Rusia juga mengatur kontrol sebagian wilayah di Idlib bersama Turki. Terutama mengamankan jalan raya M4, yang menghubungkan Latakia dan Aleppo.
Area seluas 6 kilometer sepanjang di kiri kanan jalan raya M4 itu harus dibebaskan dari kelompok bersenjata.
Pasukan Rusia dan Turki selanjutnya menggelar patroli bersama guna menjamin jalannya kesepakatan gencata senjata itu.
Campur tangan militer Turki di Suriah bukan tidak merenggut korban. Hampir 100 tentara Turki telah tewas di medan tempur Idlib dan sekitarnya.
Turki dalam kasus Idlib, sangat berkepentingan agar kelompok bersenjata yang bertahan di kota itu tidak merembes ke negaranya, jika pasukan Suriah dan Rusia merebut Idlib sepenuhnya.
Karena itu, bercokolnya pasukan Turki di Idlib merupakan taktik Erdogan untuk memaksa Damaskus menyediakan solusi politik khusus bagi Idlib.
Pada 22 Juli 2020, di depan parlemen, Tayyip Erdogan mengutarakan sikapnya terkait kebijakan politiknya di Suriah.
"Sampai orang-orang Suriah menikmati kebebasan, perdamaian dan keamanan, kami akan tetap berada di negara ini," kata Erdogan dikutip kantor berita Anadolu.
Pernyataan ini menunjukkan, Turki tidak ada bedanya dengan AS dan sekutunya, yang melanggar hukum, menduduki negara lain tanpa legalitas.(Tribunnews.com/Setya Krisna Sumarga/Sputniknews.com/AlMasdarNews/Southfront.org)