Washington selama empat tahun terakhir terlibat perseteruan sengit melawan Beijing. Mulai isu Xinjiang, sengketa perdagangan, dantuduhan China bertanggungjawab atas pandemi virus corona.
Pemerintahan Biden yang menggantikan Trump, tidak menunjukkan tanda-tanda mengurangi tekanan pada China atas masalah-masalah semacam itu, meskipun dipandang mendukung kembalinya dialog.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengucapkan terima kasih atas dukungan AS, serta menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah Biden untuk memperkuat kemitraan mereka.
Lo Chih-cheng, legislator senior untuk Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan, mengatakan kepada kantor berita Reuters, China berusaha menghalangi pemerintah baru AS mendukung pulau itu.
“Ini mengirim pesan ke pemerintahan Biden,” katanya. Kementerian Luar Negeri China Kamis dini hari mengumumkan akan memberikan sanksi kepada 28 pejabat dan anggota mantan pemerintahan Trump.
Mereka dinilai telah "secara serius melanggar" kedaulatan China. Mereka yang termasuk dalam daftar sanksi termasuk mantan Menlu Mike Pompeo, penasihat perdagangan Trump Peter Navarro dan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien.
Sanksi China untuk Pompeo dkk Bukan Ancaman Kosong
Anggota parlemen Republik menyerukan kepada pemerintahan Biden untuk membuat tanggapan yang lebih kuat terhadap sanksi China, dengan mengatakan "paksaan tidak akan ditoleransi."
Beberapa analisis di AS berpendapat pengumuman sanksi Beijing dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menetapkan aturan untuk pemerintahan Biden.
China menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintahan Trump karena mereka dianggap sangat merusak kepentingan nasional China.
Pompeo dan lainnya meningkatkan serangan keras mereka terhadap China di saat-saat terakhir mereka menjabat.
Serangan Pompeo itu dianggap seperti menggali lubang hubungan masa depan pemerintahan AS yang baru dengan China.
Mereka yang terkena sanksi dan anggota keluarga dekatnya dilarang memasuki daratan, Hong Kong dan Makau.
Mereka, perusahaan, dan lembaga yang terkait dengan mereka juga dilarang berbisnis dengan China.