Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, NAYPYITAW - Kudeta militer sedang berlangsung di Myanmar karena Pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi, Presiden serta pejabat senior lainnya dari partai yang berkuasa telah ditempatkan menjadi tahanan rumah.
Penahanan ini dilakukan pada Senin pagi waktu setempat, menyusul pengumuman yang ditayangkan televisi militer Myanmar bahwa pihak militer telah menguasai negara itu selama satu tahun.
Dikutip dari laman The Independent, Senin (1/2/2021), pengumuman tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran terkait ancaman kudeta militer yang bisa dilakukan saat parlemen baru negara itu dimulai.
Anggota parlemen Myanmar dijadwalkan berkumpul pada hari Senin di ibu kota negara itu, Naypyitaw, untuk sesi pertama parlemen sejak pemilihan dilaksanakan tahun lalu.
Baca juga: Militer Ambil Alih Kekuasaan, Telepon dan Internet di Myanmar Terganggu
Ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat setelah diumumkannya hasil Pemilu Myanmar pada November 2020.
Awal pekan ini, pihak militer negara itu mengatakan opsi kudeta tidak bisa disingkirkan, jika keluhan kecurangan dalam pemilihan umum diabaikan.
Komisi pemilihan Myanmar pun membantah tuduhan bahwa 'penipuan' memiliki peran penting dalam memberikan kemenangan telak bagi partai berkuasa yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Sedangkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi.
The Irrawaddy, sebuah layanan berita online negara itu, melaporkan bahwa Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan pada Senin dini hari.
"Saya ingin mengingatkan para pendukung kami untuk tidak menanggapi gegabah tindakan ini dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan aturan hukum," kata Juru Bicara NLD.
Baca juga: Militer Myanmar Ambil Alih Negara Pasca-Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi, Tetapkan Kondisi Darurat
Pejabat NLD lainnya yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa satu dari mereka yang ditahan adalah seorang anggota komite eksekutif pusat partai, Han Thar Myint.
Televisi pemerintah Myanmar mengatakan dalam laman Facebook mereka bahwa mereka tidak dapat menyiarkan sementara perkembangan terkini peristiwa ini karena 'kendala komunikasi'.
Sementara saluran telepon di Naypyitaw pun tidak berfungsi.
Perlu diketahui, militer telah menjalankan roda pemerintahan di Myanmar selama hampir 50 tahun, setelah dilakukannya kudeta pada tahun 1962, sebelum memulai masa transisi ke era demokrasi dengan melangsungkan pemilihan umum (Pemilu) pada 2010.