Baca tanpa iklan
Aksi itu dilakukan untuk memprotes penahanan sejumlah pemimpin negara Myanmar yang dilakukan militer Myanmar.
Dilansir Reuters, para demonstran mengenakan masker dan membawa bendera, berdiri di luar Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terletak di pusat kota Tokyo dan meminta badan internasional tersebut untuk mengutuk tindakan militer Myanmar.
Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing Pimpin Kudeta Militer Myanmar, Ini Sosok dan Perannya dalam Politik Burma
“Saya khawatir (tentang keluarga saya), tetapi lebih dari mereka saya khawatir tentang Aung San Suu Kyi,” kata Tin Htway, seorang pekerja restoran Burma berusia 22 tahun yang turut menghadiri protes tersebut, dalam laporan Reuters, Senin (1/2/2021).
Than Swe, presiden Persatuan Asosiasi Warga Myanmar di Tokyo, mengatakan dia ingin Suu Kyi dan semua pemimpin yang terpilih secara demokratis segera dibebaskan.
"Militer perlu mengakui hasil (pemilu) 2020 dan menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang," kata pria berusia 58 tahun itu.
Salah satu penyelenggara protes mengatakan hampir 800 orang menghadiri demonstrasi pada hari Senin.
Baca juga: Amnesty International Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan dan Militer Myanmar Beri Klarifikasi
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan pada hari Senin bahwa pemimpinnya Suu Kyi meminta publik untuk tidak menerima kudeta oleh militer dan mendesak mereka untuk melakukan protes.
"Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," kata NLD dalam pernyataan yang mencantumkan nama Suu Kyi.
"Saya mendorong orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta oleh militer," lanjutnya.
Baca juga: Profil Presiden Myanmar Win Myint, Dikenal sebagai Pendukung Kuat Aung San Suu Kyi
Jepang dan Myanmar telah lama memiliki hubungan yang erat, di mana Tokyo sebagai pendonor bantuan utama selama bertahun-tahun dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis di sana.
Tercatat, sejak bulan Juni tahun lalu, ada sekitar 33.000 orang Burma yang tinggal di Jepang dengan hampir setengah dari mereka menggunakan visa "trainee teknis".
Pemerintah Jepang pada Senin juga telah meminta Myanmar untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap setelah militer merebut kekuasaan.
Jepang menambahkan bahwa mereka telah lama mendukung demokrasi di negara itu dan menuntut agar demokrasi segera dipulihkan.
Kecaman AS