Baca tanpa iklan
TRIBUNNNEWS.COM - Pemerintah militer Myanmar atau junta memutus hampir total semua layanan internet yang berada di Negeri Seribu Pagoda itu, Senin (15/2/2021).
Channel News Asia melaporkan, tindakan itu dilakukan akibat aksi unjuk rasa antikudeta militer yang terus berlangsung.
Tak hanya menghentikan layanan internet, militer juga mengerahkan pasukan ke seluruh negeri untuk menumpas kericuhan yang mereka khawatirkan.
Diketahui, beberapa jam setelah dikerahkan, pasukan keamanan itu menembaki para pengunjuk rasa untuk membubarkan aksi di bagian utara negara.
Junta benar-benar telah meningkatkan upaya memandamkan aksi unjuk rasa yang menuntut kembalinya pemimpin negara yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Sementara itu, organisasi pengawas keamanan cyber NetBlocks melaporkan, pemutusan layanan internet telah membuat Myanmar hampir seluruhnya offline.
Baca juga: Junta Militer Myanmar Kerahkan Kendaraan Tempur ke Berbagai Kota
Meski layanan internet telah diputus, aksi unjuk rasa yang terjadi di Myanmar masih bisa tersiar secara streaming di platform media sosial.
Video yang beredar menunjukkan kendaraan militer dan tentara bergerak melalui beberapa bagian negara.
Meyaksikan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta kepada junta agar mengizinkan pengamat masuk ke Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk Swiss Christine Schraner Burgener untuk mengamati secara langsung situasi di Myanmar.
Tak hanya itu, Guterres juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk memastikan hak berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati dan para pengunjuk rasa tidak dikenakan tindak kekerasan.
Adapun laporan yang beredar menyebut bahwa pasukan di Myitkyina menembakkan gas air mata kemudian menembaki kerumunan yang berkumpul di bagian utara kota.
Seorang wartawan di tempat kejadian mengatakan tidak jelas apakah polisi telah menggunakan peluru karet atau peluru tajam.
Media berita lokal juga mengabarkan setidaknya lima jurnalis yang memantau aksi unjuk rasa telah ditahan.
Penahanan dilakukan karena ke lima jurnalis telah menerbitkan gambar beberapa orang yang terluka dalam insiden unjuk rasa antikudeta.
Lebih lanjut, beradasarkan laporan kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, setidaknya 400 orang yang memelopori aksi unjuk rasa antikudeta telah ditahan sejak kudeta militer terjadi, Senin (1/2/2021).
Pelapor khusus PBB Tom Andrews mengatakan upaya junta untuk meredam gerakan protes yang berkembang di negara itu merupakan tanda 'putus asa' dan sama dengan deklarasi perang terhadap rakyatnya sendiri.
"Attention generals: You WILL be held accountable," tulis Tom Andrews di Twitter.
Baca juga: Takut Ditangkap Aparat, Warga Myanmar Patroli Malam Setelah Kudeta Militer
(Tribunnews.com/Rica Agustina)