Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah AS memutuskan tidak secara langsung menghukum Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), atas pembunuhan jurnalis dan kritikus Arab Saudi, Jamal Khashoggi.
Bahkan di tengah kritikan dan kekecewaan atas keputusan ini, Gedung Putih melontarkan pembelaan sebelum mengumumkan kebijakan baru untuk Riyadh Senin ini.
Dilansir The Guardian, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mendukung keputusan pemerintahan Joe Biden untuk tidak menargetkan putra mahkota, Minggu (28/2/2021).
Keinginan pemerintah ini mendapat sorotan tajam dari beberapa politisi Demokrat dan kelompok HAM.
Mereka kecewa karena pemerintah mengizinkan perilisan laporan intelijen pada Jumat (26/2/2021), soal keterlibatan putra mahkota dalam pembunuhan Khashoggi, tapi enggan menghukumnya.
Baca juga: Putra Mahkota Saudi Disebut Aktor Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi, Parlemen AS Serukan Hukuman
Baca juga: Biden: Akan Ada Pengumuman Soal Sanksi untuk Putra Mahkota Arab Saudi
"Kami percaya ada cara yang lebih efektif untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan juga dapat memberikan ruang untuk bekerja dengan Saudi di area di mana ada kesepakatan bersama, di mana ada kepentingan nasional untuk Amerika Serikat. Seperti itulah bentuk diplomasi," kata Psaki kepada CNN.
Joe Biden tidak menjelaskan apa yang akan diumukannya soal Riyadh pada Senin (1/3/2021) ini.
Biden hanya mengatakan pendekatan kepada Arab Saudi akan lebih signifikan dan menjelaskan soal peraturan yang berubah.
"Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hak asasi manusia," kata Biden kepada Univision.
Pemerintah AS memandang Raja Salman (85) sebagai rekan Presiden Joe Biden.
Menurut laporan CNN, dua pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan menjatuhkan sanksi kepada putra mahkota Saudi bukanlah sebuah pilihan.
Sebab hal itu akan membahayakan posisi AS di Arab Saudi, dimana AS memiliki lima pangkalan di sana.
Alhasil Departemen Luar Negeri bahkan tidak diminta memberikan opsi untuk menjatuhkan sanksi kepada Pangeran Mohammed.
Setelah laporan intelijen dirilis, pemerintahan Biden mengumumkan 'Khashoggi Ban' yang membatasi visa 76 warga Saudi yang terlibat pembunuhan atau intimidasi terhadap kritikus Arab di AS.