Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.
Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).
"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden.
Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Baca juga: Daftar Ormas dan Lembaga yang Tegas Tolak Perpres Investasi Miras Sebelum Akhirnya Dicabut Jokowi
Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.
Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam. Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.
"Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujar presiden.
Uni Emirat Arab Izinkan
Beda dengan Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA) malah mengizinkan alias melegalkan warganya minum minuman beralkohol alias miras.
Termasuk membuka investasi minuman beralkohol.
Reformasi hukum di negara kawasan Timur Tengah itu bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial.
'Kebebasan' hidup di Uni Emirat Arab (UEA) ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan turis mancanegara, menambah pemasukan negara melalui sektor pariwisata.
Demikian berita yang dikutip dari Dailymail.co.uk belum lama ini.
Ini adalah perubahan besar-besaran terhadap hukum pribadi Islam di negara itu.
Meluasnya kebebasan pribadi mencerminkan perubahan profil sebuah negara yang telah berusaha untuk mengklaim dirinya sebagai tujuan turis, pencari keberuntungan, dan bisnis kebarat-baratan meskipun kode hukum Islamnya ketat sebelumnya memicu kasus pengadilan terhadap orang asing.
Reformasi itu bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial negara dan 'mengkonsolidasikan prinsip-prinsip toleransi UEA,' kata kantor berita WAM yang dikelola pemerintah, yang hanya memberikan rincian minimal dalam pengumuman yang mengejutkan itu.
Keputusan pemerintah di balik perubahan tersebut diuraikan secara luas di surat kabar The National, yang tidak mengutip sumbernya.
Turis Israel dan Peran Amerika Serikat
Langkah tersebut mengikuti kesepakatan bersejarah yang ditengahi Amerika Serikat (AS) untuk menormalkan hubungan antara UEA dan Israel, yang diharapkan akan membawa masuknya turis dan investasi Israel.
Kebiijakan itu juga datang saat Dubai yang bertabur gedung pencakar langit bersiap menjadi tuan rumah World Expo.
Acara besar yang diperkirakan akan membawa kesibukan aktivitas komersial dan sekitar 25 juta pengunjung ke negara itu, ditetapkan untuk Oktober 2020 tetapi mundur setahun karena pandemi Virus Corona.
Sektor pariwisata emirat, yang menyumbang sekitar lima persen dari PDB, telah dihantam oleh penguncian global dan pembatasan penerbangan.
Perubahan tersebut, yang menurut The National akan segera berlaku, juga mencerminkan upaya para penguasa Emirates untuk mengimbangi perubahan cepat masyarakat di dalam negeri.
"Saya sangat bahagia dengan undang-undang baru yang progresif dan proaktif ini," kata pembuat film Emirat Abdallah Al Kaabi, yang karyanya telah membahas topik-topik tabu seperti cinta homoseksual dan identitas gender.
"2020 telah menjadi tahun yang sulit dan transformatif bagi UEA," tambahnya.
Kebebasan Alkohol dan Kumpul Kebo
Perubahan hukum itu termasuk penghapusan hukuman untuk konsumsi alkohol, penjualan dan kepemilikan bagi mereka yang berusia 21 tahun ke atas.
Meskipun minuman keras dan bir tersedia secara luas di bar dan klub di kota-kota pesisir yang mewah di UEA, individu memerlukan izin yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli, mengangkut, atau memiliki alkohol di rumah mereka.
Aturan baru akan memungkinkan Muslim yang telah dilarang mendapatkan izin untuk minum minuman beralkohol dengan bebas.
Amandemen lain memungkinkan 'kohabitasi pasangan yang belum menikah', yang telah lama menjadi kejahatan di UEA.
Kohabitasi adalah istilah untuk menyebutkan seseorang dewasa berlainan jenis kelamin yang tinggal serumah atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan kohabitasi adalah perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.
Pihak berwenang, terutama di pusat keuangan Dubai yang lebih bebas, sering melihat ke arah lain ketika menyangkut orang asing, tetapi ancaman hukuman masih bertahan.
Percobaan bunuh diri, yang dilarang dalam hukum Islam, juga akan didekriminalisasi, The National melaporkan.
Dalam langkah untuk 'melindungi hak-hak perempuan' dengan lebih baik, pemerintah mengatakan akan menghapus undang-undang yang membela 'kejahatan demi kehormatan.'
Selama ini ada kebiasaan suku-suku di UEA yang dikritik secara luas di mana seorang kerabat laki-laki dapat menghindari penuntutan karena menyerang seorang wanita yang dianggap tidak menghormati keluarga.
Hukuman untuk kejahatan yang dilakukan untuk memberantas 'aib' seorang wanita, karena pergaulan bebas atau tidak mematuhi aturan agama dan budaya, sekarang akan sama untuk jenis penyerangan lainnya.
Reformasi itu terjadi sebulan setelah kurator festival sastra Hay di UEA melepaskan anonimitasnya untuk menuduh Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan (69) menteri toleransi Emirat, menyerangnya.
Caitlin McNamara (32) mengklaim bahwa pangeran teluk mencium, Sheikh Nahyan, dan meraba-raba dia ketika dia pergi mengunjunginya di vila pulau pribadinya pada bulan Februari 2020 untuk membahas festival sastra pertama Hay di Abu Dhabi.
Dia mengalami 'cobaan empat jam' di mana dia diduga menggosok payudaranya, mencoba menciumnya, menjepitnya ke tempat tidur dan meraba-raba dia.
Festival tersebut membatalkan waralaba di UEA setelah tuduhan itu dipublikasikan. Pengacara Sheikh Nahyan membantah tuduhan McNamara.
Tetapi Crown Prosecution Service (CPS) mengumumkan bahwa tidak ada kasus hukum yang akan diajukan terhadap menteri Emirat karena tidak memenuhi kriteria hukum yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan.
Ada sekitar 8,4 juta mantan patriat - termasuk 250.000 warga Inggris - yang tinggal di negara yang di bawah amandemen tersebut akan diizinkan untuk menghindari pengadilan Syariah Islam tentang masalah-masalah seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.
Pengumuman itu tidak menyebutkan perilaku lain yang dianggap menghina adat istiadat setempat yang telah membuat orang asing dipenjara di masa lalu, seperti tindakan homoseksualitas, berpakaian silang, dan menunjukkan kasih sayang di depan umum.
Nilai-nilai Islam tradisional tetap kuat dalam persatuan tujuh kerajaan gurun pasir.
Meski begitu, Annelle Sheline, seorang peneliti Timur Tengah di Quincy Institute for Responsible Statecraft, menulis di Twitter bahwa perubahan drastis bisa terjadi tanpa terlalu banyak perlawanan populer karena populasi warga, terutama di kota-kota utama Dubai dan Abu Dhabi, sangat kecil.
Kira-kira 1 juta orang Emirat di UEA, negara yang diperintah secara turun-temurun yang telah lama dikritik karena penindasannya terhadap perbedaan pendapat, sangat dekat dengan garis pemerintah. Partai politik dan serikat buruh tetap ilegal.
Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Dailymail