TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari 500 staf Partai Demokrat dan tim sukses pemilihan presiden menuntut Presiden AS, Joe Biden untuk meminta Israel bertanggung jawab atas serangan di Gaza, Palestina.
Dilansir The Guardian, surat terbuka yang ditandatangani lebih dari 500 orang dari Partai Demokrat ini menambah perpecahan di dalam partai naungan Biden.
Ada pihak pro dan kontra pada Israel dalam tubuh Demokrat.
Salah satu yang menyalahkan sikap pemerintah AS dan membela Palestina yakni Anggota DPR AS, Alexandra Ocasio-Cortez dan beberapa kader progresif.
Namun lebih banyak tokoh Demokrat, termasuk Biden, yang mengambil sikap pro Israel.
Baca juga: Soal Senjata Nuklir Korea Utara, Biden Peringatkan Takkan Beri Pengakuan Internasional seperti Trump
Baca juga: Penangkapan Massal Warga Palestina karena Dukung Protes Serangan Israel ke Gaza
Biden mendapat tekanan seiring dengan pertempuran antara Gaza, Palestina dengan Israel belakangan ini.
Diketahui 230 lebih warga Palestina meninggal dunia dan puluhan bangunan di Gaza hancur karena serangan udara Israel.
Di sisi lain, sebanyak 12 warga Israel tewas.
Adapun surat terbuka untuk Biden menandai sikap publik AS yang lebih kritis terhadap Israel.
Orang-orang yang menandatangai surat itu menulis bahwa mereka "memuji upaya (Biden) untuk menengahi gencatan senjata."
"Namun, kami juga tidak dapat mengabaikan kekerasan mengerikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Israel/Palestina."
"Kami mohon Anda terus menggunakan kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya dan meletakkan dasar untuk keadilan dan perdamaian abadi," tertulis dalam surat itu.
Bahkan ada kalimat yang menggambarkan harapan tim Biden kepada presiden AS ini.
"Nilai-nilai yang sama yang memotivasi kami untuk bekerja berjam-jam untuk memenangkan Anda menuntut agar kami bersuara, kami sedih dengan foto-foto warga Palestina di Gaza yang terbunuh atau menjadi tunawisma oleh serangan udara Israel."
Meski sama-sama mengutuk Israel dan Hamas, surat itu terkesan lebih menyalahkan Israel.
Sebab kekuatan militernya lebih besar,pendudukannya di Palestina, serta blokade terhadap Jalur Gaza.
Surat itu menuliskan, ketika warga Israel bersembunyi di tempat khusus, warga sipil Palestina di Gaza tidak punya tempat bersembunyi dari rudal Israel.
Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur serta memblokade Jalur Gaza "menciptakan penjara terbuka yang tidak dapat dihuni."
Sebelumnya, Biden telah mengirim Menlu AS Anthony Blinken ke Timur Tengah pekan ini untuk bertemu dengan pemimpin Israel.
Guardian melaporkan, Blinken bertemu dengan Israel, Otoritas Palestina, Mesir, dan Yordania mungkin akan membahas Hamas di Gaza.
Hamas dianggap organisasi teroris oleh Amerika Serikat.
Bahkan AS melarang seluruh pejabatnya untuk melakukan kontak dengan kelompok ini.
Baca juga: Israel dan Hamas Saling Klaim Kemenangan Saat Gencatan Senjata
Baca juga: Bentuk Dukungan untuk Palestina, Ketua Komisi VIII Ajak Masyarakat Boikot Produk Israel
Artinya, AS harus mengandalkan Mesir atau Qatar untuk menyampaikan pesan kepada Hamas.
Diketahui Hamas, akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah, adalah organisasi Islam Palestina dengan sayap militer.
Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Adapun surat terbuka itu juga ditandatangani oleh orang Yahudi dan Arab Amerika.
Salah satu tuntutannya mengatakan, "Biden harus menyelidiki apakah serangan terbaru Israel di Gaza melanggar Hukum Leahy, melarang bantuan militer AS untuk mendanai unit militer asing yang terlibat dalam komisi pelanggaran berat hak asasi manusia."
Berita terkait Israel Serang Jalur Gaza
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)