Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PUTRAJAYA – Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah memeringatkan warga Maalysia bahwa dua minggu ke depan sangat penting karena situasi terburuk Covid-19 mungkin masih datang.
Ia mengatakan, masyarakat Malaysia harus bersiap menghadapi yang terburuk, menyusul tingginya lonjakan kasus baru Covid-19.
Malaysia melaporkan 7.478 kasus baru virus corona pada Rabu (26/5) ini. Ini merupakan penambahan kasus tertinggi Covid-19 setiap hari dalam infeksi sejak dimulainya pandemi.
"Meningkatnya kasus dimulai pada 1 April dan bisa memicu lonjakan vertikal. Kami perlu bersiap untuk yang terburuk. Tolong bantu kami dengan tetap di rumah (self-lockdown). Hanya bersama-sama kami bisa memutus rantai infeksi," katanya dalam sebuah posting Twitter kemarin. .
Dr Noor Hisham menyarankan masyarakat untuk tinggal di rumah dan mematuhi secara ketat prosedur operasi standar jika terjadi keadaan darurat atau kehadiran di tempat kerja.
Baca juga: Malaysia Perpendek Jam Operasional Mal dan Restoran untuk Menahan Lonjakan Kasus Covid-19
Kementerian Kesehatan telah menemukan 12 kasus baru varian B1351 dari Afrika Selatan di Kedah, Perlis, Selangor, dan Johor. Itu juga telah mendeteksi kasus baru yang melibatkan varian B1617 dari India di Labuan.
"Perintah pengendalian Gerakan (MCO Malaysia) ketiga telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi pandemi global dan munculnya varian yang menjadi perhatian di masyarakat," kata Dr Noor Hisham.
Menurutnya, varian ini memiliki tingkat infektivitas yang lebih tinggi dan menyebabkan lebih banyak kematian. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk mempraktikkan 'self-lockdown' dan sebisa mungkin tinggal di rumah selama dua minggu ke depan.
"Kami perlu melakukan ini untuk memutus rantai infeksi Covid-19 di Malaysia,” katanya, seperti dilansir dari The Straits Times.
Karena angka meningkat tanpa tanda-tanda melambat, para ahli mengatakan upaya vaksinasi nasional harus segera dipercepat.
Baca juga: Bercanda Soal Tabrakan Dua Kereta di Malaysia, Kepala Prasarana Dipecat
Presiden Asosiasi Medis Malaysia M Subramaniam mengatakan fasilitas perawatan kesehatan swasta harus terlibat untuk mempercepat dengan mengizinkan mereka mendapatkan vaksin.
"Pemerintah harus mengizinkan sektor swasta untuk membeli vaksin seperti yang dilakukan Selangor, di mana pimpinan dapat membeli vaksin untuk staf mereka. Ini inisiatif yang sangat bagus," katanya.
"Sektor swasta harus diizinkan untuk berbuat lebih banyak. Jika tidak, dengan kecepatan yang kami capai, kami tidak akan pernah mencapai target vaksinasi setidaknya 80 persen dari populasi,” katanya.
Presiden Asosiasi Dokter Kesehatan Masyarakat Malaysia Zainal Ariffin Omar mengatakan 7.289 kasus baru yang dilaporkan pada hari Selasa (25/5) kemarin tidak mencerminkan jumlah sebenarnya infeksi di masyarakat yang pada kenyataannya bisa lebih banyak.
"Ini karena orang yang asimtomatik biasanya tidak menjalani tes," katanya.
Baca juga: Malaysia Catat Rekor Tertinggi Kasus Baru Covid-19
"Hal terbaik yang harus dilakukan rakyat (rakyat) sekarang adalah melupakan segalanya dan hanya melakukan penguncian diri (lockdown),” ujarnya.
Dr Zainal menambahkan bahwa strategi untuk menunda dosis kedua vaksin Covid-19, seperti di Inggris dan Singapura, telah berhasil menurunkan jumlah kasus baru.
Sementara itu, ketika dihubungi, Menteri Kesehatan Adham Baba mengatakan: "Pemerintah serius meningkatkan upaya vaksinasi untuk memerangi Covid-19."
Ini termasuk mendaftarkan 12 rumah sakit swasta sebagai pusat pengeluaran vaksin Covid-19 mulai kemarin, serta menggunakan program AstraZeneca opt-in untuk menyuntik lebih banyak orang.
Pada hari Senin, Dr Adham mengatakan Malaysia telah menginokulasi 95.009 orang, jumlah harian tertinggi sejauh ini, sehingga jumlah total dosis yang diberikan menjadi 2.483.496.
Untuk lebih mempercepat tingkat vaksinasi bagi warga Malaysia di daerah berisiko tinggi, Satuan Tugas Imunisasi Covid-19 juga telah memulai negosiasi untuk menggunakan kendaraan Balai Kota Kuala Lumpur sebagai PPV bergerak. (Tribunnews.com/TheStraitsTimes/Hasanah Samhudi)