Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - China pada Jumat (4/6/2021) mendesak Amerika Serikat untuk mencabut larangan investasi di perusahaan pertahanan dan tekonologi milik mereka, Channel News Asia melaporkan.
China juga ingin Amerika Serikat menghormati hukum dan prinsip pasar, serta menarik daftar larangan investasi, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin dalam jumpa pers.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada Kamis (4/6/2021), telah menandatangani aturan larangan investasi di 59 perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China.
Larangan investasi baru akan berlaku pada 2 Agustus 2021 pukul 12.01 di New York, menurut pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pejabat itu menambahkan, investor memiliki waktu satu tahun untuk melakukan divestasi penuh.
Baca juga: Biden Blokir 59 Perusahaan China dalam Amandemen Perintah Trump
Baca juga: Pria di China Jadi Korban Penipuan, Kaget Lihat Live Streaming Pernikahan Istrinya dengan Pria Lain
Adapun perintah Biden tersebut sebagian besar merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Di mana sebelumnya perintah itu ditentang di pengadilan dan membingungkan investor mengenai sejauh mana jangkauannya ke anak perusahaan dari perusahaan yang diblokir.
Posisi Biden atas perintah Trump telah diawasi ketat oleh Wall Street dan Capitol Hill, di mana anggota parlemen dari kedua belah pihak telah menyerukan sikap yang kuat terhadap China atas berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia (HAM).
Dikutip dari Aljazeera, banyak perusahaan yang masuk dalam daftar blokir Biden, sudah ada saat pemerintahan Trump.
Di antaranya tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu, yaitu China Mobile Communications Group Co, China Unicom Ltd dan China Telecommunications Corp.
Sedangkan perusahaan pertahanan yang masuk dalam daftar blokir Biden adalah Aviation Industry Corp of China Ltd, yang merupakan salah satu raksasa militer China yang paling terkenal.
Kemudian China North Industries Group Corp, China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd, dan China Shipbuilding Industry Co.
Daftar blokir Biden juga termasuk Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, yang merupakan perusahaan pengembang kamera pengintai dan teknologi pengenalan wajah.
Perusahaan itu telah membantu pihak berwenang China meluncurkan inisiatif 'kota aman' di Xinjiang, di mana etnis Uyghur menghadapi penganiayaan.
Perusahaan dalam daftar blokir Biden yang tidak tercakup dalam larangan awal Trump, termasuk Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co dan Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.
Lainnya termasuk Proven Honour Capital Ltd, Proven Glory Capital Ltd, Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co, Inner Mongolia First Machinery Group Co, Changsha Jingjia Microelectronics Co, China Avionics Systems Company Ltd, China Satellite Communications Co, China-based Costar Group Co, Fujian Torch Electron Technology Co, dan Guizhou Space Appliance Co.
Departemen Keuangan merilis panduan tentang hukuman pada Kamis (3/6/2021) malam.
Selanjutnya Departemen Keuangan akan memperbarui daftar tersebut secara bergulir, kata salah satu pejabat.
Di bawah perintah Biden, larangan investasi akan berlaku untuk anak perusahaan hanya jika mereka terdaftar di Kantor Pengawasan Aset Asing.
Perintah yang diubah mengklarifikasi bahwa tindakan itu tidak akan lagi berlaku untuk perusahaan yang namanya sangat cocok dengan entitas yang terdaftar, kata pejabat administrasi Biden.
Daftar OFAC akan dikoordinasikan dengan Departemen Negara dan Pertahanan.
Pentagon, yang diminta oleh Kongres untuk menyimpan daftar perusahaan yang terkait dengan militer China, diperkirakan akan merilis nama perusahaan tambahan pada hari Kamis.
Beberapa perusahaan akan terdaftar oleh Pentagon dan OFAC, kata para pejabat.
Sebagai informasi, amandemen perintah Trump datang setelah dua perusahaan China berhasil menantangnya di pengadilan AS.
Tim Biden mengatakan revisi diperlukan untuk memastikan itu sah secara hukum dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca juga: Biden Beberkan Rencana AS Berbagi 80 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke Dunia
Baca juga: Biden Perluas Daftar Perusahaan China Terlarang untuk Investor AS
(Tribunnews.com/Rica Agustina)