Baca tanpa iklan
Junta tidak pernah mengomentari upaya pengawasan elektronik, tetapi mengumumkan segera setelah merebut kekuasaan tujuannya untuk meloloskan RUU keamanan siber.
RUU keamanan siber yang diloloskan akan mengharuskan perusahaan telekomunikasi untuk memberikan data saat diminta dan menghapus atau memblokir konten apa pun yang dianggap mengganggu persatuan, stabilisasi, dan perdamaian.
Hal itu juga mengubah undang-undang privasi untuk membebaskan pasukan keamanan dalam mengintai komunikasi di Myanmar.
Baca juga: PBB Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
Berita lain seputar Krisis Myanmar
(Tribunnews.com/Rica Agustina)
BERITA REKOMENDASI